Jakarta|BidikIndonesia.com – Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan DPR dan ketua umum partai politik mengingatkan para anggota legislatif agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat serta konsisten berpihak pada kepentingan rakyat.
Prabowo menegaskan, pemerintah bersama partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar koalisi, memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama kelompok kecil dan tertinggal.
“Para pimpinan DPR dan ketua umum partai sudah menyampaikan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada rakyat,” ujar Prabowo saat jumpa pers usai pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta.
Menanggapi aksi unjuk rasa pada 25 dan 28–30 Agustus, Prabowo menyebut dirinya sudah meminta DPR membatalkan kebijakan pemberian tunjangan bagi anggota dewan, serta menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satu tuntutan massa aksi adalah pembatalan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Selain itu, terkait sikap sejumlah anggota DPR yang dinilai publik arogan dan menyampaikan pernyataan kontroversial, Prabowo mengatakan partai politik sudah mengambil langkah tegas.
“Saya menerima laporan, para ketua umum partai telah menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPR mereka yang menyampaikan pernyataan keliru, terhitung sejak 1 September 2025,” kata Prabowo.
Pertemuan di Istana Merdeka turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta para ketua umum partai politik pendukung pemerintah.
Usai pertemuan, Prabowo melanjutkan sidang kabinet di Kantor Presiden hingga malam hari. Setelahnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para kepala staf TNI menggelar konferensi pers bersama.***
