Rabu, 30 November 2022 – 15:30 WIB
VIVA Politik – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membeli beras impor untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Kebijakan ini menuai sorotan termasuk dari elite politik.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong Kementerian Pertanian (Kementan), Kemendag, dan Perum Bulog melakukan evaluasi terhadap kebijakan impor beras pada akhir 2022 ini.
“Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti,” kata Cak Imin, Rabu, 30 November 2022.
ilustrasi petani beras
Photo :
- ANTARA FOTO/Yusran Uccang
Dia juga mendorong Kementan agar tetap memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang bisa menyejahterakan petani. Kemudian, bisa meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras. Menurutnya, hal itu sudah tak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.
“Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras,” ujar Ketua Umum DPP PKB tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemerintah juga mesti bisa pastikan pendistribusian beras impor tersebut agar benar-benar hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan beras. Maka itu, perlu dilakukan pemetaan wilayah yang saat ini kekurangan pasokan beras.
source
