Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (LSM KOMPAK), Saharuddin, menduga adanya monopoli dukungan lahan sawit rakyat kepada satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Aceh Barat Daya (Abdya). Ia mendesak pemerintah kabupaten meninjau ulang kebijakan tersebut karena berpotensi merugikan petani.
Saharuddin mengatakan, Abdya merupakan daerah dengan produksi kelapa sawit yang sangat tinggi. Ribuan keluarga menggantungkan ekonomi pada sektor tersebut.
Namun menurutnya, dukungan lahan rakyat seluas sekitar 12.500 hektare hanya kepada satu PKS menimbulkan tanda tanya dan berpotensi menciptakan ketergantungan.
“Dengan luasan sawit sebesar itu, Abdya sebenarnya mampu menampung dua pabrik, bahkan lebih. Kebijakan satu pintu seperti sekarang berisiko menimbulkan monopoli terselubung, yang membuat petani kehilangan daya tawar dan rentan terhadap permainan harga,” ujar Saharuddin di Banda Aceh.
Ia menilai kehadiran PKS tambahan menjadi kebutuhan strategis bagi daerah penghasil sawit. Persaingan pabrik disebut dapat meningkatkan stabilitas harga TBS, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan pilihan yang lebih adil bagi petani.
Saharuddin menegaskan tidak ada daerah maju penghasil sawit yang bergantung pada satu PKS, apalagi ketika potensi kebun rakyat sangat besar.
Karena itu, ia mengusulkan sejumlah langkah kepada pemerintah daerah. Di antaranya, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dukungan lahan, audit potensi ketimpangan, membuka peluang berdirinya PKS baru dengan pembagian dukungan lahan yang adil, serta membentuk tim independen untuk mengkaji kebutuhan PKS tambahan secara objektif.
“KOMPAK juga menekankan perlunya memperkuat mekanisme harga TBS agar lebih transparan dan melindungi petani. Langkah-langkah ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Abdya membutuhkan persaingan yang seimbang, bukan dominasi sepihak,” kata Saharuddin.
Ia berharap pemerintah daerah membuka ruang lebih luas bagi hadirnya PKS baru demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Petani membutuhkan pilihan, bukan ketergantungan,” tutupnya.***
