Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah menegaskan penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) wajib dijadikan program prioritas oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian daerah.
“Kalau UMKM ini memang wajib diprioritaskan. Kenapa? Karena kalau bukan UMKM yang kita berdayakan dan kuatkan, tidak ada sektor lain yang bisa diandalkan. Tidak ada perusahaan besar di Banda Aceh,” kata Irwansyah di Banda Aceh, Kamis.
Irwansyah meminta, pemerintah harus memaksimalkan perannya dalam penguatan pelaku UMKM, mulai dari pelatihan, pembinaan hingga membantu penyediaan berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan mereka.
Misalnya, memberikan pelatihan untuk branding atau menghadirkan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, serta ikut membantu membranding produk-produk mereka.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kemasan produk UMKM melalui kehadiran rumah kemasan. Langkah ini perlu mengingat banyak pelaku usaha kecil UMKM masih mengemas produknya secara tradisional.
“Bagaimana menghadirkan rumah kemasan. Ini menjadi pekerjaan rumah, karena memang kita ingin memprioritaskan UMKM. Dengan kemasan yang lebih modern dan elegan, produk UMKM lebih mudah dipasarkan,” ujarnya.
Selain itu, Irwansyah juga meminta pemerintah untuk menghadirkan pasar yang mampu mempertemukan pedagang dengan pembeli. Contohnya melalui pelaksanaan car free day (CFD) yang selama ini berhasil membuat UMKM meraih omzet lebih dari Rp5 juta hanya dalam waktu tiga jam. Serta event-event lainnya.
“Itu menunjukkan car free day positif. Kalau bisa ditambah spot-nya atau diperluas jangkauannya. Kenapa tidak dikaji terlebih dahulu,” katanya.
Selain CFD, pemerintah juga harus memperbanyak penyelenggaraan event kreatif sebagai upaya mendukung pertumbuhan UMKM, mengingat Banda Aceh merupakan kota jasa. Tetapi tetap dengan menghormati norma-norma agama, budaya dan kearifan lokal.
Menurutnya, event sangat dibutuhkan pelaku UMKM karena mampu mendatangkan pengunjung yang berujung pada meningkatnya transaksi.
“Namun, kita harapkan stand bagi pelaku UMKM dalam event yang diselenggarakan pemerintah harus digratiskan. Sehingga pendapatan mereka lebih baik. Kalau swasta tergantung pelaksananya,” ujar Irwansyah.
Selain itu, dirinya juga menuturkan bahwa sampai hari ini Banda Aceh belum memiliki niche market ideal dan representatif, sehingga bisa menghadirkan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini belum tertata atau ditetapkan zonasinya.
Konsep ini, lanjut dia, perlu dipikirkan bersama mengingat masih adanya larangan PKL berjualan di tempat tertentu. Tetapi titik yang dibolehkan belum ditetapkan, apalagi PKL pada dasarnya juga bagian dari UMKM . Artinya, di saat pemerintah menertibkan atau melarang, maka solusinya harus disuguhkan.
“Maka, pemerintah harus menyediakan lokasi dan mengatur jam operasional yang diperbolehkan bagi PKL berjualan. Kalau tidak bisa jualan di pedestrian, maka mana tempat yang bisa jualan. Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah,” katanya.
Dalam kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa pelatihan bagi pelaku UMKM perlu diperbanyak sebagai bagian dari dukungan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka.
“Mungkin bisa memakai program Banda Aceh Academy yang merupakan salah satu visi dan misi politik pemerintahan sekarang, dan itu bagian dari penguatan UMKM. Kita legislatif mendukung penuh program tersebut,” demikian Irwansyah ST.
