Banda Aceh|BidikIndonesia.com — Pengamat kebijakan publik, Masady Manggeng, menyoroti fenomena bocornya potensi ekonomi daerah akibat lemahnya peran lembaga keuangan lokal. Ia menilai, keberhasilan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) dalam memacu produksi sepanjang 2024 seharusnya menjadi momentum bagi Bank Aceh Syariah (BAS) untuk bangkit dan mengambil peran sebagai jantung perputaran ekonomi Aceh.
Menurut data resmi, sepanjang tahun 2024, PIM mencatat capaian produksi 291.316 ton amonia, 436.089 ton urea, dan 267.120 ton NPK.
Jika dikonversi menggunakan harga pasar internasional—USD 300 per ton untuk amonia, USD 350 untuk urea, dan USD 400 untuk NPK—serta kurs Rp 16.000 per dolar AS, maka total nilai ekonomi produksi PIM mencapai sekitar Rp 6,18 triliun.
Namun di balik angka fantastis tersebut, kata Masady, tersimpan ironi besar. Seluruh transaksi keuangan PIM tidak dikelola melalui Bank Aceh Syariah, melainkan lewat bank-bank nasional. Padahal, PIM berdiri di Aceh, memanfaatkan tanah Aceh, dan menggeliat di tengah masyarakat Aceh.
“Industri berdiri di Aceh, tapi uangnya berputar di luar Aceh. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi soal kedaulatan ekonomi rakyat,” ujar Masady di Banda Aceh, Selasa, 4 November 2025.
Menurut politikus PDI Perjuangan itu, kondisi tersebut membuat Aceh hanya menjadi “lumbung produksi tanpa pusat perputaran ekonomi.” Akibatnya, likuiditas perbankan daerah stagnan, pembiayaan produktif terbatas, dan kontribusi sektor industri terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap minim.
Masady menyerukan agar Pemerintah Aceh dan para kepala daerah selaku pemegang saham BAS duduk satu meja dengan manajemen PIM. Tujuannya, mencari formula agar sebagian besar transaksi industri besar di Aceh—terutama yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal—dapat dilakukan melalui Bank Aceh Syariah.
“Bayangkan kalau setengah saja dari Rp 6,18 triliun itu dikelola lewat Bank Aceh. Likuiditas akan melonjak, kredit produktif tumbuh, UMKM bergerak, dan PAD ikut menguat. Ini bukan intervensi bisnis, tapi langkah strategis menyelamatkan ekonomi Aceh agar tidak terus bocor ke luar,” jelasnya.
Lebih jauh, Masady menilai Bank Aceh Syariah perlu naik kelas dari sekadar bank konsumtif menjadi bank korporasi daerah yang mampu melayani sektor industri strategis.
“Selama ini Bank Aceh terlalu sibuk pada pembiayaan ASN dan proyek musiman. Padahal peluang besar justru ada di sektor industri seperti PIM, PAG, energi, dan perkebunan rakyat. BAS harus bertransformasi dengan produk korporasi, layanan digital, dan pembiayaan rantai pasok agar uang industri tidak kabur ke luar,” ujarnya.
Ia menegaskan, kemitraan strategis antara PIM dan BAS bukan sekadar urusan bisnis, melainkan simbol kedaulatan ekonomi Aceh.
“Kita tidak bisa bicara martabat Aceh jika uang hasil keringat rakyat di tanah ini masih dikendalikan sistem luar. Sudah saatnya Bank Aceh bangun dari tidur panjangnya dan menjadi pelabuhan tempat uang Aceh berlabuh sebelum berlayar ke luar,” pungkasnya.***
