Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perkim Aceh melakukan Rapat Koordinasi Rencana Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kabupaten Aceh Besar-Kota Banda Aceh , di ruang rapat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, Banda Aceh.
Rakor itu diikuti oleh Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, dan unsur OPD, serta camat Leupung, plus para mukim.
Kepala Dinas Perkim Aceh, Dr T Aznal Zahri mengatakan, proses pengadaan tanah SPAM Regional sudah bergulir sejak tahun 2022.
Di mana dokumen pengadaan tanah telah selesai disiapkan, bahkan penetapan lokasi sudah dilakukan pada tahun 2023.
Namun, pada tahun 2024, kegiatan sempat terhenti karena pemerintah fokus pada persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh.
“Memasuki tahun 2025 ini, kita kembali melanjutkan proses pembebasan lahan,” jelasnya.
Luas tanah yang dibutuhkan berkisar di bawah 5 hektare dengan total 109 bidang.
Rinciannya, 83 bidang di Gampong Meunasah Masjid, 22 bidang di Gampong Meunasah Bak U, 4 bidang di Gampong Dayah Mamplam, serta 10 bidang lainnya yang termasuk alur sungai.
“Kami juga sudah menyurati Gubernur Aceh terkait kebutuhan pembangunan SPAM Regional ini yang berlokasi di Brayeun, Kecamatan Leupung,” jelas Aznal.
Ia menambahkan, proses pengadaan tanah yang luasnya di bawah 5 hektare harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021.
Lalu, serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 beserta perubahannya, termasuk Perpres 148 Tahun 2015.
Peraturan tersebut mengatur mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah, baik skala kecil maupun besar sehingga prosedur yang dijalankan tetap sesuai ketentuan hukum.
Menurut Aznal, SPAM Regional Aceh Besar-Banda Aceh menjadi salah satu proyek prioritas.
“Pasalnya, kebutuhan air bersih di dua wilayah ini terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan berkembangnya aktivitas ekonomi,” pungkasnya.(*)
