Banda Aceh|BidikIndonesia.com — Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Aceh, Said Saiful, A.Md, mengkritisi serangkaian persoalan yang tengah menimpa masyarakat Aceh dalam beberapa pekan terakhir. Mulai dari kelangkaan gas LPG ukuran 3 kilogram dan 12 kilogram, pemadaman listrik berjam-jam hingga berhari-hari, serta gangguan jaringan internet yang melumpuhkan aktivitas masyarakat. Menurutnya, situasi ini menunjukkan lemahnya perhatian dan respons pemerintah pusat terhadap Aceh.
Said menjelaskan bahwa kelangkaan LPG semakin parah terutama di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Antrean panjang terlihat di sejumlah titik pengisian, sementara sebagian warung kopi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi terpaksa tutup karena tidak mendapatkan pasokan LPG.
“Di lapangan kita melihat banyak warkop terpaksa tutup akibat tidak mendapatkan LPG. Ini sangat disayangkan karena menghambat perputaran ekonomi di Aceh,” ujarnya. Selain pelaku usaha, Said menyebut para ibu rumah tangga juga semakin kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan memasak sehari-hari.
“Krisis energi ini terjadi bersamaan dengan gangguan lain yang menambah beban masyarakat Aceh. LPG langka, listrik padam berhari-hari, internet putus-putus. Situasi ini benar-benar melelahkan,” tegasnya.
Said mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan kepedulian yang memadai terhadap kondisi Aceh.
“Mana pemerintah pusat? Kenapa diam saja? Ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Jika dibiarkan, sama saja membiarkan rakyat menderita,” kata Said.
Ia menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap Aceh. “Rakyat seperti terus-menerus dizalimi. Negara seharusnya hadir saat rakyat membutuhkan uluran tangan, bukan malah membiarkan keadaan memburuk,” tambahnya.
Said juga menyoroti pemadaman listrik berkepanjangan di sejumlah daerah. Ia menerima laporan bahwa ada wilayah yang mengalami mati listrik hingga empat malam berturut-turut, bahkan ada yang mencapai lima malam. Gangguan internet yang terjadi bersamaan membuat aktivitas masyarakat lumpuh, termasuk pekerjaan, komunikasi, hingga proses belajar.
“Listrik padam, internet mati. Ini seperti negara tanpa kepemimpinan yang benar-benar peduli,” ujarnya.
Said mendukung pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang meminta masyarakat untuk tidak menggantungkan harapan berlebihan pada manusia, melainkan kepada Allah SWT.
“Kami mendukung pernyataan Gubernur. Kita menyerahkan semua kepada Allah. Tetapi pemerintah tetap punya kewajiban menjalankan amanah dan mengurus rakyatnya,” tegas Said.
Said menyinggung penanganan bencana di Aceh Tamiang yang sempat ramai diperbincangkan publik. Ia menyebut informasi bahwa tenda darurat BNPB baru dipasang sesaat sebelum Presiden Prabowo Subianto berkunjung. Sebelumnya, warga dilaporkan hanya berteduh menggunakan tenda seadanya.
“Kalau benar begitu, ini tindakan yang tidak ikhlas. Bantuan seharusnya diberikan segera setelah bencana terjadi, bukan menunggu pejabat datang. Jangan jadikan bencana sebagai panggung,” katanya.
Pernyataan itu disampaikan Said saat memantau pendistribusian bantuan bencana banjir di Posko PSI Peduli, Jumat (12/12/2025) di Banda Aceh. Posko ini menjadi pusat distribusi bantuan bagi warga terdampak banjir, meliputi makanan siap saji, air bersih, obat-obatan, dan kebutuhan darurat lainnya.
“Melalui Posko PSI Peduli, kami memastikan bantuan sampai ke warga secara nyata dan tepat sasaran. Ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah agar segera menindaklanjuti krisis energi dan layanan publik yang terjadi,” ujarnya.
Said meminta pemerintah pusat untuk tidak menganggap remeh situasi di Aceh dan memastikan bahwa laporan yang diberikan kepada Presiden Prabowo sesuai kondisi lapangan.
“Jangan sampai presiden menerima laporan yang tidak akurat. Rakyat Aceh membutuhkan tindakan nyata, bukan laporan yang dipoles,” tegasnya.
Langkah mendesak yang perlu dilakukan antara lain:
1. Menstabilkan distribusi LPG dan energi agar aktivitas ekonomi tidak berhenti.
2. Memulihkan layanan listrik dan internet karena menjadi kebutuhan vital di era digital.
3. Memperkuat koordinasi pusat–daerah agar penanganan masalah tidak terlambat.
4. Menjamin respons cepat dalam setiap keadaan darurat.
Mengakhiri pernyataannya, Said mengajak seluruh pihak untuk bekerja lebih cepat, transparan, dan bertanggung jawab, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh.
“Kita berdoa agar Aceh diberi kekuatan menghadapi semua ujian ini. Kami berharap pemerintah benar-benar membuka mata melihat penderitaan rakyat. Aceh membutuhkan perhatian nyata, bukan sekadar formalitas,” tutupnya.
