ACEH TIMUR, bidikindonesia.com, Sejumlah bacaleg dari partai nasional di Aceh Timur, diduga terlibat dugaan penyimpangan bantuan rumah rehab BSPS dari kementrian PUPR tahun 2022 – 2023, yang diklaim sebagai bantuan aspirasi pejabat di senayan.
Dugaan keterlibatan para bacaleg partai besar itu sebagai pengelola program bantuan tersebut sebenarnya sudah marak terdengar di tengah masyarakat akhir – akhir ini, namun anehnya malah diberi ruang di partai yang semestinya bersih dari dugaan KKN.
Upaya memperkaya diri dan memperkaya orang lain dari program bantuan untuk ratusan, bahkan ribuan masyarakat miskin di Aceh Timur itu pun seakan luput dari pemberitaan banyak media serta aparat hukum. Meski pun bukti dan kesaksian semakin banyak beredar di tengah masyarakat, terutama masyarakat penerima bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.
Buktinya baru – baru ini, salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya itu mengaku sebagai penerima bantuan rumah rehab, ia mengaku tidak menerima bantuan tersebut sebagaimana mestinya sebesar Rp.20juta, bahkan ia mengaku hanya menerima uang dari oknum tertentu sebesar Rp.2 juta dari Rp. 2,5 juta yang dijanjikan, lalu ia hanya diberikan sejumlah material yang diduga nilainya kurang dari Rp.10juta rupiah saja, lalu kemana sisanya?
” Katanya uangnya Rp. 20juta, bantuan entah darimana, dikasih ke saya cuma Rp. 2 juta untuk tukang, katanya Rp. 2,5 juta, sedangkan Rp. 500 ribu lagi sampai sekarang enggak dikasih, material pun kayaknya enggak sampai Rp. 10juta, itu pun tanpa kwitansi atau dokumen yang jelas, ” ungkap perempuan itu kepada media ini.
Ia mengungkapkan, bukan hanya dirinya saja, namun sejumlah warga di desanya juga mengalami masalah yang sama, menerima uang dan material bantuan program BSPS dari kementrian PUPR yang tidak utuh di lapangan, akibat diduga disunat oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab, dan kini diduga ikut menjadi bacaleg di partai besar.
Dari investigasi media ini sejak beberapa bulan yang lalu, terdapat ratusan bahkan ribuan bantuan rumah rehab yang diduga dikerjakan tidak sesuai RAB, alias terjadinya dugaan pemotongan anggaran secara besar – besaran yang melibatkan para pemain besar di atasnya.
Isu panas lain pun berhembus soal dugaan jual beli proyek rumah rehab bernilai milyaran, diantara kaki tangan pejabat di tingkat lokal maupun nasional. Ironisnya diduga keuntungan para bos lokal itu justru didapatkan dari pemotongan hak masyarakat miskin tersebut di lapangan.
