Lhokseumawe|BidikIndonesia.com – Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe secara resmi mengawali pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dimulai serentak di seluruh Indonesia pada 15 Juni 2026. Pendataan ekonomi terbesar yang digelar setiap sepuluh tahun ini menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Lhokseumawe mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal itu ditandai dengan pelepasan petugas sensus yang akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah (door-to-door).
Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, menegaskan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi dan kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Harapan kami kepada seluruh masyarakat agar bekerja sama dan mendukung kesuksesan pendataan ekonomi tahun 2026 ini,” ujar Husaini, Senin 15 Juni 2026.
Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan, penyaluran bantuan sosial, penguatan sektor usaha, hingga kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang sebenarnya mengenai kondisi ekonomi keluarga maupun usaha yang dijalankan.
“Kami berharap masyarakat berani jujur dan menyampaikan kondisi yang sebenarnya, baik terkait kemampuan ekonomi, usaha yang dimiliki, maupun kondisi kehidupan sehari-hari. Jangan ditutupi, karena data ini nantinya berkaitan dengan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Husaini menambahkan, perkembangan ekonomi masyarakat dalam satu dekade terakhir mengalami perubahan signifikan. Kemunculan ekonomi digital dan usaha berbasis daring yang sebelumnya belum sepenuhnya tercakup dalam sensus kini menjadi bagian penting dalam pendataan.
“Dulu usaha online belum sepenuhnya terdata. Sekarang seluruh aktivitas ekonomi, termasuk yang berbasis digital, akan didata sehingga gambaran ekonomi masyarakat menjadi lebih akurat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Lhokseumawe, Sardi, Kepada reporter, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali setelah pelaksanaan sebelumnya pada 2016.
Menurut Sardi, seluruh petugas sensus yang ditugaskan telah melewati proses seleksi ketat dan pelatihan berjenjang guna memastikan kualitas data yang dihasilkan.
“Alhamdulillah seluruh petugas telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan secara daring maupun luring. Petugas yang turun ke lapangan merupakan petugas-petugas terpilih dan telah dibekali kemampuan teknis pendataan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak Mei hingga Agustus 2026, sementara pendataan lapangan secara door-to-door dimulai pada 15 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia.
Di Kota Lhokseumawe, sebanyak 148 petugas diterjunkan untuk menyukseskan kegiatan tersebut, terdiri atas 146 petugas lapangan dan dua petugas khusus usaha besar dan usaha khusus. Sebagian besar petugas berasal dari hasil seleksi terbuka non-organik.
Sardi menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus lengkap yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi tanpa terkecuali.
“Semua usaha akan didata, baik usaha yang terlihat maupun yang tidak terlihat secara fisik, termasuk usaha digital dan usaha rumahan. Tidak ada yang terlewat karena ini adalah sensus lengkap,” tegasnya.
BPS Kota Lhokseumawe menargetkan pendataan terhadap sekitar 36 ribu unit usaha yang tersebar di empat kecamatan, yakni Banda Sakti, Muara Satu, Muara Dua, dan Blang Mangat.
Tak hanya itu, petugas juga akan menjangkau kawasan-kawasan khusus seperti kompleks TNI dan Polri, panti asuhan, lembaga pendidikan, kawasan industri, hingga perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kota Lhokseumawe.
“Kami berharap tidak ada masyarakat yang menolak didata. Semakin lengkap data yang diperoleh, semakin baik pula kebijakan pembangunan yang dapat dirancang pemerintah ke depan,” kata Sardi.
Berdasarkan data BPS, Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk lebih dari 200 ribu jiwa dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, Lhokseumawe didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, perikanan, serta ekonomi digital yang berkembang pesat.
Keberadaan kawasan industri dan energi, pelabuhan, serta jaringan perdagangan antarwilayah menjadikan Lhokseumawe sebagai simpul ekonomi strategis di pantai timur Aceh.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh potret terkini struktur ekonomi masyarakat, perkembangan UMKM, transformasi digital, serta dampak berbagai dinamika ekonomi dalam satu dekade terakhir.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan fiskal, pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.
Dengan dukungan pemerintah daerah, stakeholder, dan partisipasi aktif masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan berkualitas demi mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Data yang baik melahirkan kebijakan yang tepat. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.” Tutup Sardi.
