Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf alias Mualem memaparkan berbagai peluang investasi strategis Aceh di hadapan para investor dari Tiongkok dan negara-negara ASEAN dalam ajang “China (Henan)-ASEAN Food and Agricultural Cooperation Development Conference 2025” yang digelar di Zhengzhou.
“Pada saat ini, Aceh memiliki potensi migas (minyak dan gas) yang paling besar selepas Timur Tengah,” urainya.
“Aceh juga memiliki potensi mineral yaitu emas yang paling banyak. Emas di Aceh enam kali lebih besar daripada Papua,” kata Mualem.
Dalam forum internasional tersebut, Mualem menekankan, pentingnya kolaborasi konkret antarnegara dalam memperkuat ketahanan pangan dan investasi berkelanjutan.
Diketahui, salah satu agenda utama acara itu adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Usaha Milik Daerah Aceh.
Yaitu PT Pembangunan Aceh (PEMA) dengan perusahaan teknologi asal Henan, Zhongke Holdings Green Technology Co, Ltd.
Kemitraan tersebut difokuskan pada pembangunan kawasan industri unggas dan telur canggih berteknologi tinggi serta ramah lingkungan di Aceh.
Proyek ini disebut sebagai langkah nyata Pemerintah Aceh untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian modern.
“Konferensi ini bukan hanya tempat berdiskusi, tetapi katalisator untuk bertindak. Hari ini, kita bergerak dari dialog menuju kemitraan konkret,” ujarnya.
Mualem juga menyebut proyek kerja sama ini sebagai contoh cemerlang dari kolaborasi bermanfaat yang diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas, transfer teknologi, serta memperluas jejaring ekonomi Aceh di tingkat internasional.
Selain sektor agribisnis, Mualem juga memanfaatkan forum tersebut untuk memperkenalkan potensi sumber daya alam Aceh yang melimpah.
Seperti emas, tembaga, besi, dan batu bara, serta peluang investasi di industri minyak dan gas bumi yang telah menjadi salah satu pilar ekonomi utama Aceh.
Menurutnya, posisi geografis Aceh yang strategisberada di jalur utama pelayaran internasional dan pintu masuk barat Indonesia–menjadi nilai tambah besar bagi para investor asing.
“Kemitraan ini menawarkan gerbang strategis menuju pasar Indonesia dan ASEAN yang lebih luas bagi para mitra dari Tiongkok,” ucapnya.
Mualem menegaskan, bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.
“Mari kita terus membangun jembatan kerja sama, inovasi, dan persahabatan ini demi kemajuan bersama,” ungkapnya.
Tak hanya itu, dalam forum tersebut, Mualem sekilas juga menyinggung Aceh sebagai daerah bekas konflik yang akhirnya berdamai dan menghasilkan kesepakatan yang dikemas dalam perjanjian MoU Helsinky.
“Aceh adalah sebuah provinsi yang dulunya konflik antara pemerintah pusat, kemudian jadi perdamaian pada tahun 2005 ditandai penandatangan MoU Helsinky antara Pemerintah Pusat dan Aceh,” sebutnya.(*)
