Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh akan memanggil Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terkait dugaan aktivitas tambang yang tengah berlangsung di lapangan.
Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik, mengatakan pemanggilan dilakukan karena sejumlah dokumen administrasi perusahaan belum lengkap, termasuk yang menjadi dasar operasional tambang.
“Ada beberapa dokumen yang belum disempurnakan dan ada juga yang belum mereka penuhi. Dalam dua hari ke depan kita akan melakukan evaluasi, sekaligus pembinaan,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, berdasarkan data ESDM, izin KPPA masih aktif hingga 2029, sejak diterbitkan pertama kali pada 2010 oleh pemerintah kabupaten.
“Izinnya aktif, PNBP mereka juga bayar, dan datanya terdaftar di Minerba One Data Indonesia,” ujar Taufik.
Namun secara administratif, kata dia, masih terdapat sejumlah dokumen penting yang belum dilengkapi KPPA, seperti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024–2025, penunjukan Kepala Teknik Tambang (KTT), serta dokumen reklamasi dan pascatambang.
“RKAB mereka belum disetujui karena masih ada kekurangan. Kepala teknik tambang juga belum ditunjuk, karena yang lama sudah mengundurkan diri. Sementara dokumen reklamasi dan pascatambang juga belum mereka serahkan untuk dinilai,” jelasnya.
Taufik menegaskan, dasar pelaksanaan operasi tambang adalah RKAB yang disetujui oleh ESDM. Karena itu, pihaknya telah memberikan tenggat waktu agar seluruh kelengkapan administrasi segera dipenuhi.
“Sebenarnya operasi tambang hanya boleh berjalan setelah RKAB disetujui. Kami sudah beri tenggat, tapi karena belum lengkap, maka koperasi ini akan kami panggil untuk dilakukan evaluasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Koperasi Putra Putri Aceh diduga memasok kapal keruk ke wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas miliknya di Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Empat kontainer berisi alat kapal keruk telah dikirim ke lokasi tambang tanpa pengawalan. Kapal tersebut rencananya akan dirakit di lokasi oleh tim teknisi KPPA.***
