Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma berharap pengelolaan temuan gas oleh Mubadala Energy lepas pantai Aceh atau South Andaman dapat memberikan dampak efek berganda atau multiplier effect terhadap perekonomian masyarakat Aceh.
“Pengelolaannya harus memiliki skema yang jelas dan mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat Aceh,” kata Sudirman Haji Uma, di Banda Aceh, Senin.
Karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk menyiapkan skema yang jelas, transparan dan akuntabel terkait pengelolaan gas Andaman tersebut agar tidak menimbulkan gejolak maupun spekulasi di tengah masyarakat.
Baca juga: Alasan Gubernur Aceh dan SKK Migas sepakat revisi PoD gas blok Andaman
Menurutnya, kehadiran investasi migas di Aceh harus memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan hanya menguntungkan perusahaan semata.
“Kita mendorong agar investasi terus masuk ke Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia meminta, pemerintah membuka secara transparan potensi penerimaan yang bakal diperoleh daerah maupun pusat dari proyek gas Andaman, termasuk implementasi skema bagi hasil sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).
“Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh Aceh dan tidak muncul spekulasi liar,” katanya.
Selain itu, Haji Uma juga meminta Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan SKK Migas dapat menghadirkan bentuk kerjasama yang lebih konkret dan substantif dalam pengelolaan proyek strategis tersebut.
Terkait pengembangan fasilitas pengolahan gas, dirinya mendukung skema yang diusulkan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf yakni pengolahan gas secara onshore processing facility (OPF) atau di darat dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lhokseumawe.
“Kita mendukung penuh pembangunan OPF di Aceh. Ini merupakan keinginan bersama masyarakat Aceh dan sejalan dengan surat Gubernur Aceh yang telah disampaikan kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Dirinya berharap, gas Andaman tidak hanya menjadi proyek produksi migas, melainkan juga mampu menjadi motor penggerak hilirisasi industri berbasis gas di Aceh.
“Kita ingin gas Andaman menjadi pemicu lahirnya industri-industri baru berbasis gas di Aceh. Dengan begitu, gas yang dihasilkan dapat diserap di oleh Mubadala Energy ini, Gubernur Aceh telah menyurati Menteri ESDM terkait permintaan agar pengolahan gas tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan di darat yaitu pada KEK Arun Lhokseumawe.
Dalam suratnya, Gubernur Aceh juga ingin pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, meminta adanya penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau dokumen perencanaannya.
