Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Wakil Gubernur Aceh meminta pemerintah pusat meningkatkan bantuan rumah layak huni bagi warga terdampak banjir kategori rusak berat menjadi Rp98 juta per unit. Permintaan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suhariyanto di Kantor Gubernur Aceh, Kamis,25 Desember 2025 .
Wagub menegaskan bahwa besaran bantuan saat ini belum cukup untuk membangun rumah layak huni sesuai standar Aceh. Nilai Rp98 juta merujuk pada standar bangunan layak huni Pemerintah Aceh.
Selain perumahan, Wagub menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat. Pemulihan lahan sawah, tambak, dan perkebunan yang terdampak banjir perlu segera dilakukan, begitu juga pembersihan permukiman agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal, terutama menjelang bulan Ramadhan.
Menko PMK Pratikno menegaskan bahwa penanganan bencana tidak hanya soal kebutuhan dasar, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Pendataan warga menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran, termasuk bagi calon jemaah haji dari wilayah terdampak banjir.
Kepala BNPB Suharyanto melaporkan kondisi banjir di Aceh masih luas. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tujuh daerah telah memasuki masa transisi darurat ke pemulihan, yakni Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Subulussalam, Langsa, Aceh Barat, Aceh Besar, dan Aceh Singkil. Sebelas daerah lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Terkait rumah rusak berat, warga yang ditampung keluarga diberikan bantuan biaya hidup per kepala keluarga, sementara warga yang kehilangan tempat tinggal difasilitasi hunian sementara, yang dapat dibangun di berbagai lahan sesuai spesifikasi BNPB.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menambahkan bahwa pemerintah telah mengusulkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mempercepat pembersihan wilayah terdampak dan pengembalian warga dari pengungsian.
Bantuan uang tunai disiapkan untuk sekitar 80 ribu unit rumah rusak ringan dan sedang, sementara rumah rusak berat difasilitasi hunian sementara.
Rapat ini dihadiri pejabat BNPB, Kemendagri, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, dan pejabat terkait lainnya.
