NasDem Mundur Kabinet Jika Diminta Jokowi, Hasto Singgung Kinerja Mentan

Jakarta

Waketum NasDem Ahmad Ali memastikan menteri-menteri partainya tidak akan mundur mandiri dari kabinet tanpa adanya permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.

“Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya,” ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (19/1/2023).

Bacaan Lainnya

Hasto menilai Mentan tidak menunjukkan performa karena masih melakukan impor beras. Terlebih, lanjut Hasto, Mentan memberikan laporan salah kepada Jokowi.

“Ketika menteri memberikan laporan kepada Presiden bahwa Indonesia mampu berswasembada beras, namun dalam praktiknya ternyata impor. Artinya kan tidak performed. Apalagi telah memberikan laporan yang salah kepada Presiden,” tuturnya.

Saat ditanya tanggapannya terkait NasDem yang ogah mundur tanpa perintah Jokowi, Hasto mengatakan menyerahkan urusan itu sepenuhnya ke Jokowi. “PDI-Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya Ahmad Ali menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi. Sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur pemerintahan Jokowi.

“Partai NasDem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP tapi karena Pak Jokowi. Jadi kabinet itu terbentuk atas kesepakatan bersama pada 2019, sehingga tentunya sekali lagi saya tekankan, tidak ada partai yang berhak menentukan partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu adalah kewenangan daripada Presiden,” kata Ali saat dihubungi, Rabu (18/1/2023).

Ali mengatakan NasDem akan selalu berada di koalisi Jokowi untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir periode tahun 2024. Hal itu merupakan komitmennya sejak pembentukan koalisi.

“Kedua, posisi NasDem di kabinet itu ingin memastikan program pemerintah itu berjalan dari 2019 hingga 2024. Ketiga, kami ingin memastikan bahwa Pak Jokowi, keselamatan, kehormatan, dan harga diri Pak Jokowi, harus dijaga oleh partai-partai koalisinya. Kemudian NasDem berkepentingan untuk menjaga hal itu,” kata dia.

Ali heran keputusan NasDem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dipermasalahkan. Dia menilai NasDem tidak sama sekali mengambil ‘kue’ kekuasaan.

“Kami itu hari ini mencalonkan Anies ya sebagai capres. Nah, terus masalahnya? Kue kekuasaan yang diambil oleh NasDem? Kan memang kerjanya NasDem dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berada di koalisi ini memang sejak 2019,” ujarnya.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan partainya akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi hanya jika diminta oleh Jokowi sendiri. “Jadi kami akan keluar dari koalisi ini kalau kemudian Pak Presiden yang meminta kami untuk keluar,” lanjut dia.

Soal mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Ali menilai semua parpol juga berpeluang dengan hal itu. Menurutnya, tak ada etika yang dilanggar NasDem. Dia pun menyinggung etika politik ini dengan mengungkit kader PDIP yang korupsi.

Lihat juga video ‘NasDem Jamin HTI-FPI Tetap Dilarang Jika Anies Jadi Presiden’:

[Gambas:Video 20detik]

(dek/dek)

source

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *