Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. Dante Saksono Harbuwono Sp.PD-KEMD., Ph.D. melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, Jumat 22 Mei 2026 guna meninjau pelayanan kesehatan dasar serta mendorong peningkatan cakupan imunisasi di daerah tersebut.
Dalam kunjungannya, Wamenkes didampingi Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir, Wali Kota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Ferdiyus, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kunjungan diawali ke Posyandu Desa Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Di lokasi tersebut, Wamenkes berdialog langsung dengan masyarakat dan meninjau pelayanan kesehatan bagi anak-anak, balita, remaja hingga lansia.
Menurut Dante, konsep posyandu kini telah berkembang menjadi Pos Kesehatan Keluarga yang tidak hanya melayani balita, tetapi juga seluruh kelompok usia. Ia menilai pelayanan di Posyandu di Panteriek dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
“Posyandu yang dulu hanya melayani anak-anak, sekarang bisa digunakan untuk melayani remaja, dewasa hingga lansia. Tadi saya lihat antusias masyarakat luar biasa,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelayanan bagi pasien pascastroke yang tetap dapat memperoleh pengobatan di posyandu karena tersedia tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan.
Usai meninjau Posyandu, Wamenkes melanjutkan kunjungan ke UPTD Puskesmas Lueng Bata, Banda Aceh. Di sana, ia turut memberikan vaksin imunisasi polio tetes kepada balita serta mengecek fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
Dante menjelaskan, Puskesmas Lueng Bata, telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP), yakni sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi berdasarkan siklus hidup masyarakat mulai dari kesehatan ibu dan anak, remaja, dewasa hingga lansia.
Dalam kesempatan itu, Wamenkes menyoroti rendahnya cakupan imunisasi di Aceh. Secara nasional, cakupan imunisasi pada tahun lalu mencapai 80,2 persen, sementara target pemerintah sebesar 90 persen. Namun di Aceh, cakupan imunisasi baru berada di angka 33 persen.
Menurutnya, rendahnya imunisasi di Aceh dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk masih adanya anggapan keliru di masyarakat terkait efek imunisasi serta keputusan keluarga yang bergantung pada persetujuan kepala keluarga.
“Nanti akan kita buat modifikasi, misalnya imunisasi dilakukan pada hari Sabtu atau hari libur sehingga bapak bisa ikut mengambil keputusan,” katanya.
Ia juga mengajak media untuk ikut membangun informasi yang benar dan konstruktif terkait pentingnya imunisasi guna mencegah berbagai penyakit menular.
Dante mengungkapkan, rendahnya cakupan imunisasi berdampak pada meningkatnya kasus campak di Aceh. Hingga saat ini tercatat sebanyak 263 kasus campak di seluruh Aceh, termasuk 24 kasus di Banda Aceh.
Selain itu, Wamenkes menegaskan bahwa isu halal dan haram imunisasi tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, Majelis Permusyawaratan Ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa imunisasi hukumnya mubah atau diperbolehkan.
“Mudah-mudahan dengan informasi yang benar, anggapan masyarakat mengenai imunisasi bisa diperbaiki dan cakupan imunisasi di Aceh dapat meningkat,” ujarnya.
