Banda Aceh|BidikIndonesia.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, menjelaskan peran dan fungsi MPR dalam menjaga keutuhan bangsa serta menegaskan keterkaitan erat antara perdamaian, persatuan, dan pembangunan nasional.
“Tidak ada pembangunan tanpa perdamaian. Tidak ada kesejahteraan tanpa perdamaian. Tidak ada ekonomi, tidak ada aktivitas kuliah, tanpa persatuan,” kata Ahmad Muzani saat menyampaikan kuliah umum bertema Empat Pilar Kebangsaan di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh.
Ia juga menilai, semangat persatuan kini menjadi cita-cita global yang kembali digaungkan banyak bangsa. Dalam konteks tersebut, Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana keberagaman justru menjadi sumber kekuatan nasional.
“Ini terbukti karena konflik yang berkepanjangan di tanah yang kita cintai ini Aceh, itu selesai (2005) karena kearifan pemimpin-pemimpin kita di Aceh. Indonesia bisa menjadi kuat karena selalu saja ada kontribusi masyarakat Aceh yang tidak kecil dalam sejarah republik ini,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan sejarah penting sumbangan pesawat Seulawah dari rakyat Aceh yang menjadi cikal bakal lahirnya maskapai nasional Indonesia. Menurutnya, kekuatan bangsa Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke karena setiap daerah berkontribusi bagi tegaknya NKRI.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Muzani juga menyinggung isu kemanusiaan global, terutama tentang Palestina. Ia menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukan semata karena faktor keagamaan, tetapi merupakan amanat konstitusi dan kewajiban sejarah bangsa Indonesia.
“Palestina merdeka adalah kewajiban sejarah kita. Negara itu menjadi satu-satunya peserta Konferensi Asia Afrika 1955 yang belum merdeka, padahal mereka adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia,” ujar Muzadi.
Ia menambahkan, komitmen Indonesia untuk tidak mengakui dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel akan terus dipertahankan hingga Palestina benar-benar merdeka sebagai negara berdaulat.
“Itu sebabnya Indonesia tidak akan mengakui Israel, tidak akan berhubungan dengan Israel, sebelum Palestina merdeka. Ini bukan hanya sikap politik, tapi amanat konstitusi dan kemanusiaan,” tegasnya.
Sementara Rektor USK, Profesor Marwan, mengapresiasi atas inisiatif MPR RI menghadirkan kuliah kebangsaan tersebut. Ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus digitalisasi.
“Kami menyadari adanya tantangan ketika sebagian generasi muda membangun jati diri berdasarkan tren dunia maya, bukan pada nilai moral dan budaya bangsa. Kondisi ini berisiko memicu polarisasi di ruang digital,” ujar Marwan.
Ia menegaskan universitas memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga jati diri kebangsaan melalui pendidikan karakter.
USK sendiri, kata dia, telah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam mata kuliah wajib seperti Pembinaan Karakter dan Pancasila, guna melahirkan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus kokoh dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.***
