Jakarta|BidikIndonesia.com – TNI Angkatan Darat (AD) menargetkan membentuk hingga 750 Batalyon Teritorial Pertempuran (YTP) pada 2029. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sistem pertahanan negara, khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan konflik.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadisenad) Kolonel (Inf) Donny Pramono mengatakan, saat ini sudah terbentuk 105 batalyon yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Tahun depan, TNI AD berencana kembali membangun satuan baru dengan memanfaatkan lahan milik sendiri.
“Saat ini sudah ada 105 YTP. Tahun depan akan dibangun lagi batalyon baru dengan memanfaatkan lahan milik TNI AD,” kata Donny di Jakarta, Sabtu, 1 November 2025.
Ia menjelaskan, pembangunan satuan teritorial tersebut tidak hanya difokuskan pada penguatan pertahanan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Salah satunya membantu pemerintah daerah melalui pembukaan lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur dasar.
Donny menambahkan, program pembangunan batalyon ini merupakan bagian dari konsep optimum essential force (OEF), konsep pertahanan negara yang menjadi acuan pembangunan kekuatan TNI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Konsep OEF memuat rencana penambahan satuan YTP. Program ini masih dalam tahap kajian lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan 750 batalyon tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Kementerian Pertahanan, pemerintah daerah, ATR/BPN, dan Perhutani, serta menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah menggelar rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025 yang membahas peningkatan kekuatan tiga matra TNI yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Dalam siaran pers resmi, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menyebutkan, penguatan TNI AD difokuskan pada pertahanan darat di perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
“Melalui rakor ini, Kemenko Polhukam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional dalam RPJMN,” ujar Kresno.***
