SIMEULUE | Bidikindonesia.com– Menanggapi pemberitaan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kendaraan bermotor, Kepala UPTD Samsat Kabupaten Simeulue, Rustim, S.Pd., akhirnya menyampaikan klarifikasi pada Senin (2/11/2026).
Dalam keterangannya, Rustim menjelaskan bahwa keterlambatan proses pengurusan pajak kendaraan bermotor selama ini dipengaruhi oleh gangguan jaringan pada sistem pelayanan. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap kelancaran proses administrasi serta waktu pelayanan kepada masyarakat.
Pihak Samsat Simeulue juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan perhatian, kritik, dan masukan sebagai bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat dan para wajib pajak, kami selaku jajaran Samsat Simeulue menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Rustim.
Ia mengakui bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan maksimal. Karena itu, berbagai masukan dan keluhan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
Selain melakukan pembenahan internal, Samsat Simeulue juga menyatakan terus memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Simeulue serta Jasa Raharja Kabupaten Simeulue.
Dalam kesempatan tersebut, Rustim didampingi oleh Kasat Lantas Polres Simeulue, IPTU Sentosa Barus, S.E., serta perwakilan Jasa Raharja, Ario Saputra.
Sinergi ketiga instansi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, termasuk proses pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat Kabupaten Simeulue.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengedepankan prinsip profesional, responsif, ramah, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ungkap Rustim.
Pihak Samsat Simeulue juga berharap masyarakat tetap memberikan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik.
Menurut pihak Samsat, kepercayaan dan kepuasan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam menjalankan pelayanan kepada wajib pajak.
Meski demikian, masyarakat tentu berharap klarifikasi tersebut tidak hanya menjadi pernyataan, tetapi juga diikuti langkah nyata berupa perbaikan sistem, peningkatan kedisiplinan petugas, serta pembenahan kualitas pelayanan.
Dengan demikian, kendala serupa diharapkan tidak kembali menghambat masyarakat dalam memperoleh hak atas pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang layak, cepat, dan transparan. (RK)
