Jakarta –
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pernah menelepon Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno untuk mengingatkan KPU agar berlaku profesional, bukan untuk mengintervensi. Terkait itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari membenarkan adanya arahan untuk berhati-hati dan harus profesional.
“Sejak awal ketika kami beraudiensi dengan Pak Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, beliau pernah menyampaikan pesan, di dalam pemilu bagi yang kalah ya cara pandangnya KPU itu selalu salah,” ujar Hasyim di Kelenteng Kong Miao, di TMII, Jakarta Timur, Jumat (13/1/2023).
Oleh sebab itu, Hasyim mengatakan KPU sejak awal harus mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Dia mengatakan bagi peserta yang kalah saat pemilu memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu atau PTUN.
“KPU harus selalu menyiapkan diri untuk menghindari tujuan-tujuan misalkan ada curang, itu harus diantisipasi, karena siapa pun dalam sebuah kompetisi bagi yang kalah itu memang diberikan kesempatan saluran-saluran untuk melaporkan ke Bawaslu misalkan, kalau urusan hasil pemilu melaporkan ke MK, itu yang disiapkan selama ini untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di dalam kepemiluan,” katanya.
Sebelumnya, Mahfud Md buka suara soal adanya dugaan pemerintah pusat mengintervensi KPU RI untuk meloloskan parpol peserta Pemilu. Intervensi itu disebut dilakukan pemerintah pusat melalui Mendagri dan Menko Polhukam kepada KPU.
Dugaan intervensi itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, dengan menunjukkan sejumlah bukti percakapan WhatsApp antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU Pusat untuk mengubah data. Bukti itu sempat ditunjukan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).
Mahfud lalu menjelaskan terkait hal itu. Dia mengaku memang pernah menelepon Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno, tapi bukan untuk mengintervensi, melainkan mengingatkan agar KPU agar berlaku profesional. Mahfud menyebut saat itu sudah mulai muncul isu ada pesanan di KPU dari kekuatan luar untuk meloloskan dan tidak meloloskan partai tertentu.
“Betul, tapi bukan mengintervensi proses verifikasi faktual di KPU. Tanggal 10 November 2022, saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Bukan untuk minta meloloskan atau tak meloloskan partai tertentu,” kata Mahfud saat dikonfirmasi detikcom melalui pesan singkat, Rabu (11/1).
“Waktu itu saya mengingatkan agar KPU berlaku profesional karena sudah beredar isu bahwa di KPU ada pesan-pesanan dari kekuatan luar, ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu diminta untuk diganjal. Jadi saya mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar,” lanjutnya.
Simak juga ‘Istana Dituding Intervensi KPU, Wapres: Apa-apa Istana’:
[Gambas:Video 20detik]
(amw/gbr)
source
