Halaman Selanjutnya
Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal DKI Jakarta itu menambahkan, Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Jokowi melanggar prinsip negara hukum. Terlebih, kata Jimly, sudah mengabaikan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR RI.
source