Banda Aceh|BidikIndonesia.com– Pemerintah Aceh memastikan bahwa Pertamina Patra Niaga menambah kuota penyaluran BBM bersubsidi untuk Aceh sebagai upaya mencegah terjadinya antrean panjang di setiap SPBU yang terjadi selama ini.
“Kerja Tim Pemerintah Aceh yang mengurai antrean BBM di Aceh telah membuahkan hasil. PT Pertamina Patra Niaga sudah menambah penyaluran BBM untuk Aceh,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Selasa.
Informasi penambahan penyaluran BBM tersebut langsung disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat bersama Tim Pemerintah Aceh yang dikoordinir oleh Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Ruang Rapat Setda Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Nurlis menyampaikan, berdasarkan laporan yang diterima pemerintah Aceh, Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal sudah menambah penyaluran BBM, yaitu untuk gasoil (solar) sebanyak 20,4 persen dan gasoline (pertalite) sembilan persen dari kondisi penyaluran normalnya.
“Untuk solar dari 1.205 KL/day menjadi 1.451 KL/day rata-rata per hari. Sedangkan pertalite dari 1.522 KL per hari menjadi 1.659 KL per hari,” ujarnya.
Saat ini, kata Nurlis, dalam rangka mengurai dan mengatur antrean, beberapa SPBU dilaporkan mulai menempatkan petugas marshalling dalam pengaturan antrean dan mengarahkan kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas di luar SPBU.
Selain itu, SPBU mulai melakukan mapping shift operator yang bertugas pada waktu ramai (peak hour) jam berangkat dan pulang kerja. Sedangkan, Fuel Terminal yang ada di Aceh melakukan penambahan jam operasional pada hari minggu sebagai langkah menjaga ketahanan stok di SPBU.
SPBU juga harus siaga 24 jam untuk menerima BBM di uar jam operasional sebagai langkah build up stok sebelum dilakukan penyaluran ke konsumen di esok harinya. Mereka, berkoordinasi dengan Organda terkait dengan pengisian armada Organda di SPBU agar mendapatkan prioritas.
Untuk ketertiban, lanjut dia, pemerintah Aceh melalui Dishub Aceh terus melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat untuk mengantisipasi nopol yang tidak terdaftar (bodong).
Sebagai langkah menjaga kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, pemerintah Aceh menyiapkan Surat Gubernur yang mengatur pelayanan prioritas pengisian BBM bersubsidi di SPBU bagi kendaraan angkutan umum penumpang dan angkutan barang yang menggunakan pelat kuning.
“Selain itu, Pemerintah Aceh akan membentuk Tim Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM di Provinsi Aceh,” katanya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan BBM bagi sektor transportasi dan distribusi logistik sehingga pelayanan kepada masyarakat serta aktivitas perekonomian tetap berjalan lancar di tengah meningkatnya kebutuhan BBM.
Nurlis menambahkan, pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi secara berkala bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, serta instansi terkait untuk kelancaran BBM.
“Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi,” demikian Nurlis Effendi.
