Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Kota Banda Aceh secara resmi menyalurkan bantuan pangan nasional berupa beras dan minyak goreng kepada 9.996 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Oktober dan November 2025.
Peluncuran program yang berlangsung di halaman Kantor Camat Baiturrahman itu diresmikan oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal.
Dalam sambutannya, Illiza mengatakan program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat, melalui Perum Bulog, untuk menjaga ketahanan pangan, menekan inflasi, dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Alokasi bulan Oktober–November ini sebanyak 199,92 ton beras dan 39.984 liter minyak goreng. Masing-masing penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak,” ujar Illiza dalam keterangan resmi.
Dia menegaskan Pemko Banda Aceh berperan aktif dalam memverifikasi data penerima agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, transparan, dan terdokumentasi melalui Sistem Informasi Bantuan Pangan (SIBP) sesuai petunjuk teknis nasional.
“Kami memastikan penyaluran ini adil dan berkeadilan. Kepada masyarakat penerima, manfaatkan bantuan ini untuk kebutuhan pokok keluarga, bukan untuk hal-hal konsumtif yang tidak mendesak,” pesannya.
Dikutip dari Antara, Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh, Ihsan, menyebutkan secara keseluruhan Provinsi Aceh menerima kuota 530.682 Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk alokasi Oktober dan November 2025.
Dia menjelaskan pada periode ini terdapat perubahan komposisi bantuan. Sebelumnya, penerima hanya memperoleh beras, kini juga disertai minyak goreng dua liter per bulan.
Secara total, pagu bantuan pangan untuk Aceh selama dua bulan mencakup 10,61 juta kilogram beras dan 2,12 juta liter minyak goreng. Ihsan menegaskan pihaknya berkomitmen memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran dan berkeadilan melalui kolaborasi lintas instansi di 23 kabupaten/kota di Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Pangan Aceh Surya Rayendra, Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono, serta unsur Forkopimda, camat, dan kepala OPD terkait lainnya.[]
