Banda Aceh|BidikIndonesia.com– Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala (ARC USK) Banda Aceh menyatakan Indonesia perlu memperkuat rantai pasok hingga hilirisasi nilam dalam negeri mengingat industri minyak nilam global tengah menghadapi gelombang regulasi baru yang cukup ketat.
“Industri minyak nilam (patchouli oil) global menghadapi gelombang regulasi baru yang ketat, terutama dari pasar Uni Eropa. Maka Indonesia perlu memperkuat hilirisasi,” kata Kepala ARC USK, Syaifullah Muhammad, di Banda Aceh, Jumat.
Dirinya mengatakan, melihat kondisi ini, maka seluruh elemen pentahelix di Indonesia perlu segera memperkuat ekosistem rantai pasok, hilirisasi dalam negeri sekaligus memperketat standardisasi industri nilam nasional dari hulu ke hilir.
Syaifullah menyampaikan, baru-baru ini tim ARC telah berkunjung ke Prancis. Selama di Eropa, sempat mengunjungi industri perusahaan wewangian multinasional Firmenich, hingga workshop parfum internasional.
Di sana, mereka mendapatkan informasi bahwa industri wewangian dunia saat ini berada di bawah pengawasan regulasi yang jauh lebih ketat, khususnya di kawasan Uni Eropa.
“Diantaranya, ada standar baru seperti REACH terkait penarikan produk yang tidak patuh dari pasar, CLP untuk standar pelabelan, pemantauan zat tertentu oleh ECHA, hingga aturan kemasan berkelanjutan melalui PPWR dan ISO kini mulai diberlakukan secara masif,” ujarnya.
Syaifullah menjelaskan, inisiasi kepatuhan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2025. Dan, fase implementasi regulasi berjalan sepanjang 2026 ini, dengan batas akhir pemenuhan kepatuhan (compliance) pada 2028.
Aturan tersebut bakal diberlakukan secara penuh pada 2029 untuk berbagai bahan komponen (ingredien) parfum dunia, termasuk minyak nilam.
Regulasi ini, lanjut dia, bakal berdampak langsung terhadap peningkatan standar di berbagai lini, termasuk kewajiban dokumentasi rantai pasok (supply chain traceability) yang sangat ketat.
Situasi ini, menjadi alarm dan tantangan serius bagi komoditas nilam Indonesia, khususnya di Aceh, yang sebagian besar proses budidaya dan penyulingannya masih dikelola secara tradisional oleh masyarakat.
Kepatuhan terhadap SOP di setiap lini produksi sudah tidak bisa ditawar lagi. Mulai dari pembibitan, teknik budidaya, perawatan tanaman, proses penyulingan, hingga pengemasan dan pelabelan harus memenuhi standar internasional.
“Jika kita gagal memenuhi standar ini, maka konsekuensinya minyak nilam kita akan ditolak oleh buyer luar negeri,” tegasnya.
Untuk itu, sebagai solusi konkret, Syaifullah mendorong adanya pembinaan intensif yang terintegrasi bagi para petani, penyuling, dan eksportir lokal agar mampu beradaptasi dengan standar tinggi yang diminta pasar global.
Karena, kunci pertahanan ekonomi nilam nasional juga terletak pada percepatan hilirisasi. Oleh sebab itu, Indonesia harus memperkuat hilirisasi dalam negeri. Sehingga bisa menetapkan standar nasional sendiri untuk minyak nilam dan produk turunannya.
“Melalui sentuhan teknologi purifikasi dan formulasi, kita bisa memproses minyak atsiri ini menjadi produk antara (intermediate product seperti hi-grade patchouli) maupun produk akhir (end product). Langkah ini sekaligus menjadi jaring pengaman (buffer) ekonomi bagi industri nilam nasional,” demikian Syaifullah Muhammad.
