Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haythar meminta masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh bersabar menunggu proses pembangunan hunian yang sedang diupayakan pemerintah.
“Bagi yang masih dalam proses relokasi, kami berharap dapat bersabar,” kata Tgk Malik Mahmud Al Haythar, di Aceh Tamiang.
Pernyataan itu disampaikan Wali Nanggroe usai meninjau sejumlah wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh guna memastikan kondisi masyarakat mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah.
Di Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Wali Nanggroe meninjau lokasi pengungsian warga yang hingga kini masih menunggu proses relokasi ke hunian sementara (huntara).
Tgk Malik mengimbau, masyarakat yang telah memperoleh hunian sementara agar segera menempatinya, sedangkan warga yang masih dalam proses relokasi harus bersabar menunggu penyelesaian pembangunan oleh pemerintah
“Warga yang sudah dapat hunian sementara harus segera ditempati. Semua ini membutuhkan proses agar kita dapat bangkit kembali bersama. Kita berharap pemerintah segera menyelesaikan seluruh pembangunan hunian bagi saudara-saudara kita,” ujarnya.
Selain meninjau lokasi pengungsian, Wali Nanggroe juga mengunjungi kawasan Krueng Meureudu dan lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai adat, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan sektor pertanian dalam pembangunan daerah.
Menurut Tgk Malik, sektor pertanian merupakan penopang utama ekonomi masyarakat Aceh dan harus menjadi prioritas dalam proses pemulihan pascabencana.
Dirinya menekankan, perhatian serius pemerintah terhadap kondisi kehidupan masyarakat terdampak sangat diperlukan agar pemulihan ekonomi warga dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.
“Masalah kehidupan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Saya juga akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah,” demikian Wali Nanggroe Aceh.
