Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp380 miliar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang rusak pascabencana banjir di tanah rencong akhir November 2025 lalu.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan agar lahan pertanian yang terdampak bencana dapat segera kembali produktif,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir, di Banda Aceh.
Ia menjelaskan anggaran tersebut mencakup berbagai kegiatan utama, mulai dari optimasi lahan (oplah), rehabilitasi lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.
Nasir menegaskan, pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana sebagai bagian dari komitmen menjaga ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia menjelaskan, pada kegiatan optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan tingkat kerusakan ringan, dialokasikan sebesar Rp155,6 miliar dalam bentuk bantuan pemerintah. Kegiatan ini mencakup 16 kabupaten/kota dengan total luas 27.071 hektare.
Di mana, untuk konstruksi oplahnya sekitar Rp124,5 miliar, dilaksanakan setelah tahap perencanaan selesai, disusul dengan pengolahan lahan senilai Rp24,3 miliar. Kedua kegiatan tersebut dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian, untuk lahan dengan tingkat kerusakan sedang, pemerintah Aceh melaksanakan program rehabilitasi lahan dengan total anggaran Rp65,2 miliar. Kegiatan ini mencakup lima kabupaten dengan luas 4.393 hektare.
“Saat ini, progres konstruksi rehabilitasi sawah sedang terus dilaksanakan oleh kelompok tani bersama TNI telah mencapai sekitar 3.981 hektare atau sebagian besar dari total target,” ujarnya.
Di sektor irigasi, lanjut dia, pemerintah Aceh juga melakukan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung. Untuk irigasi perpompaan, direncanakan pembangunan sebanyak 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar.
Saat ini, baru 70 unit atau sekitar 3,49 persen yang sedang dalam tahap pengerjaan, sementara sisanya masih dalam proses administrasi dan perencanaan.
Sementara itu, pembangunan irigasi perpipaan di 13 kabupaten/kota sebanyak 149 unit dengan anggaran Rp14 miliar telah menunjukkan progres sekitar 24 persen. Adapun pembangunan bangunan konservasi sebanyak 45 unit dengan anggaran Rp5,4 miliar masih dalam tahapan persiapan.
“Lalu, untuk jaringan irigasi tersier, dari total 300 unit yang direncanakan Rp30 miliar, saat ini baru sekitar delapan persen dalam tahap pengerjaan. Selain itu, pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit dengan anggaran Rp11,6 miliar, progres juga sekitar delapan persen,” katanya.
M Nasir menjelaskan, pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta berbagai pihak terkait guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target.
“Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga lahan-lahan pertanian yang terdampak bencana dapat kembali dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” demikian M Nasir.
