BANDA ACEH, BidikIndonesia.com Dewan Pengurus Wilayah Aliansi dan Pemuda Anti Korupsi (ALMP AKSI) Prov Aceh berunjuk rasa di depan kantor kejaksaan tinggi Aceh, Selasa (16/01/2024) kemarin.
Mereka dalam unjuk rasa itu menuntut pemberantasan korupsi, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Subulussalam tersebut adanya dugaan korupsi pada beberapa proyek, diantaranya, dugaan korupsi pada proyek Normalisasi dan Tanggul Banjir Sungai Panuntungan Wilayah I. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 5.388.473.100,00 tersebut bersumber dari APBD TA 2022 dan dikerjakan oleh CV. Tuah Barusa.
Selanjutnya, dugaan korupsi pada proyek Normalisasi dan Tanggul Banjir Sungai Panuntungan Wilayah II. Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.917.187.000,00 tersebut bersumber dari APBD TA 2022 dan dikerjakan oleh CV. Movix Pratama.
Patut diduga bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan bestek yang dianggarkan, sehingga di khawatirkan berpotensi merugikan keuangan negara serta diduga kuat bahwa proyek tersebut juga dijadikan ajang untuk memperkaya diri dan kelompok tertentu.
Sangat miris melihat jebolnya tanggul di Lae Penutungan kota subulussalam ini, Alamp Aksi Prov Aceh mendesak kepada pihak Kejati yang diwakili Ali Rasab Lubis selaku kasipenkum humas Kejati Aceh.
Alamp aksi prov aceh meminta pihak Kejati Aceh untuk memanggil dan memeriksa kadis PUPR dan PPK beserta rekanan yang menangani atas terjadinya peristiwa tanggul lae penuntungan tersebut dan bertanggung jawab semua atas kejadian itu.
Sambung alamp aksi dalam orasi di depan kantor kejati aceh ini, sangat di khawatirkan kalau lambat respon kejati aceh akan kasus di PUPR ini, masyarakat akan menerima hadiah musibah banjir besar sebagai langganan tahunan.
Siapa sangka kapan turunnya musibah tersebut hanya sang pencipta yang tau, tetapi pekerjaan tanggul ini seharusnya tahan, kuat dengan adanya volume air yang sangat besar dan menjadi tembok banjir, seperti tanggul-tanggul lainnya, pada kenyataanya kita melihat jebol dan hancur ini meyakinkan dugaan kami bahwa ada permainan hitam di balik proyek tanggul ini.
DPW Alamp Aksi Aceh sendiri berharap dengan dilakukannya aksi pada hari selasa ini, dengan perdana turun ke kasus kota subulussalam dan perdana turun pada tahun baru 2024 ini, diharapkan penegak hukum dapat menghargai perjuangan tersebut dan respon cepat terhadap dugaan yang alamp aksi sampaikan.
DPW Alamp Aksi Aceh menunggu hasil pemeriksaan pihak kejati terkait jebolnya tanggul banjir di kota subulussalam dan dalam hal ini PUPR dan PPK, rekanan masih dalam terepong fokusnya alamp aksi aceh.
Alamp aksi juga berharap para aparatur sipil negara dan semangat suci sumpah jabatan di dinas tersebut dapat bekerja karena Allah bukan mengedepankan hawa nafsu, kalaupun nantinya tidak ada perkembangan terkait aksi kami pada hari ini, kita juga nantinya akan menyambung aksi lanjutan lagi di kantor Kejati Aceh.
Harapan kepada pimpinan kejaksaan tinggi aceh, jangan takut dan diam sewaktu ada indikasi dugaan korupsi di dinas PUPR kota subulussalam demi untuk menjadikan pemimpin yang bersih di negri hamzah fansuri itu,” tutup mahmud selaku ketua DPW Alamp Aksi prov aceh tersebut.[Acehinspirasi]
