Kamis, 22 Desember 2022 – 14:38 WIB
VIVA Politik – Pembangunan di Papua dianggap belum berjalan efektif meski sudah mengucurkan banyak dana termasuk kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus jilid I. Salah satu dugaan penyebabnya karena tinggi kasus korupsi.
Hal itu disampaikan tokoh adat Tabi, Aris Kreutha alias Akre. Aktivis Papua itu meminta Pemerintah bisa memperbaiki sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua.
Pun, dia punya harapan terhadap Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI Maruf Amin agar bisa menata ulang sistem pengawasan dimaksud. Sebab, hal itu menyangkut pengelolaan dana Otsus Papua Jilid II.
“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat,” kata Akre di Jayapura, dalam keterangannya, Kamis, 22 Desember 2022.
Dia menilai jika dana otsus jilid I digunakan secara tepat maka kesejahteraan rakyat pasti terasa. Kata Akre, pengawasan pengeloaan dana otsus masih lemah.
Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha.
Menurut dia, hal itu beri peluang terhadap oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua untuk melakukan penyimpangan. Ia optimis jika pengawasan sudah dibenahi maka niscaya dana otsus jilid II akan lebih berdaya guna untuk percepat kesejahteraan rakyat.
source
