Aceh Selatan|BidikIndonesia.com – Panglima Laot Aceh Selatan, Muhammad Jabal, menyebut nelayan kesulitan mendapat bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi dalam sebulan terakhir. Hal tersebut membuat para nelayan mengurangi jadwal melaut dan berdampak pada pendapatan kelarga.
“Biasanya di laut sampai sepuluh hari, tapi sekarang hanya bisa tujuh hari saja karena stok BBM susah didapat,” ujar Muhammad Jabal.
Ia menuturkan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) sering kosong dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya, para nelayan terpaksa mengantri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat untuk mendapatkan solar.
“Nelayan harus antri lama di SPBU kadang tidak dapat sama sekali. Ini sangat menyulitkan,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan, Jeri Rahmat, mengatakan kelangkaan BBM bersubsidi menyebabkan aktivitas penangkapan ikan terganggu dan biaya operasional meningkat tajam.
“Kalau begini terus, nelayan bisa rugi besar. Kapal tidak bisa jalan tanpa solar,” ujarnya.
Menurut Jeri, kelangkaan BBM bersubsidi seperti ini kerap terjadi menjelang akhir tahun dan seolah sudah menjadi fenomena tahunan tanpa solusi nyata. Padahal, kata dia, berdasarkan data, serapan BBM bersubsidi bagi nelayan masih di bawah 50 persen dari total kuota yang diberikan pemerintah.
“Pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana agar kuota BBM yang diberikan benar-benar terserap dan tepat sasaran, supaya nelayan tidak gagal melaut karena langkanya solar,” tegas Jeri.
Ia juga mendorong agar pemerintah membangun lebih banyak fasilitas SPBN di setiap kampung nelayan dan pesisir.
“Anehnya, ketika solar di SPBU atau SPBN langka, solar di pengecer justru mudah ditemukan, tapi dengan harga tinggi. Ini jelas ada yang tidak beres dan sangat merugikan nelayan. Kondisi ini juga bertentangan dengan semangat pemberdayaan nelayan yang digaungkan pemerintah pusat,” ujarnya.
Jeri menilai, minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap distribusi BBM subsidi telah memperparah penderitaan nelayan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan segera memanggil pihak Pertamina dan pengelola SPBU/SPBN untuk mencari solusi atas persoalan yang sudah berlarut-larut ini.
“Kalau dibiarkan, situasi ini bisa berdampak panjang terhadap ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan laut. Kami hanya berharap agar BBM di SPBN selalu tersedia dan pemerintah benar-benar memperhatikan nasib nelayan,” pungkasnya.***
