Aceh Besar|BidikIndonesia.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Pengurus DPD KNTI Aceh Besar menggelar kegiatan silaturahmi dan aksi bersih-bersih pantai di kawasan wisata Teupin Gaki Tuan, Gampong Moun Ikuen, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar.
Acara dimulai pukul 11.00 WIB dengan kegiatan silaturahmi, lalu dilanjutkan dengan aksi bersih pantai.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, termasuk Muspika Kecamatan Lhoknga, pengurus KNTI, aparatur gampong, Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha, mahasiswa dari Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes RI, dan perwakilan nelayan.
Selain itu turut hadir perwakilan perusahaan, seperti PT Rafaloen Mandiri dan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang turut memberikan dukungan penuh kegiatan tersebut.
Ketua DPD KNTI Aceh Besar, Muliadi Muchtar menyebut peringatan ini merupakan agenda tahunan KNTI.
Tahun ini, pihaknya mengangkat tema “Berdaulat dan Berjaya”, sebagai bentuk harapan agar masyarakat pesisir mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Masalah yang paling banyak kami (Nelayan) hadapi sekarang adalah soal akses terhadap BBM bersubsidi.
Banyak nelayan masih kesulitan mengurus dokumen seperti kartu pas atau rekomendasi,” ujar Muliadi Muchtar, kepada wartawan di sela-sela kegiatan.
Muliadi menyampaikan, KNTI Aceh Besar siap membantu masyarakat dalam proses administratif tersebut, termasuk memfasilitasi pengurusan rekomendasi BBM agar lebih cepat dan tepat sasaran.
Muliadi berharap, pemerintah tidak lagi melihat nelayan sebagai simbol kemiskinan ekstrem.
Menurutnya sudah saatnya kehidupan masyarakat pesisir ditingkatkan.
“KNTI siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Panglima Laut, Muspika, dan Muspida, untuk menyuarakan aspirasi nelayan,” ujar Muliadi.
Sementara itu, Ketua Panitia HUT KNTI Aceh Besar, Junaidi Al Dauli, dalam sambutannya menekankan pentingnya kehadiran KNTI sebagai wadah advokasi nelayan sejak dibentuk pada tahun 2009.
“Kami berdiri karena melihat persoalan nelayan tak kunjung selesai.
Mulai dari akses BBM, minimnya fasilitas penunjang melaut, sampai belum maksimalnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan keluarga nelayan,” ujar Junaidi yang juga Sekretaris DPD KNTI Aceh Besar ini.
Junaidi menjelaskan bahwa pihaknya telah mendorong pembentukan koperasi dan Nomor Pokok Unit Kegiatan (NPUK) sebagai dasar hukum bagi nelayan agar dapat mengakses subsidi solar.
Namun, banyak nelayan belum memenuhi syarat administrasi meski mereka aktif melaut.
“Masalahnya, banyak nelayan belum bisa mengakses subsidi karena belum memenuhi syarat administrasi.
Padahal mereka benar-benar nelayan. Ini yang sedang kami perjuangkan bersama KNTI pusat dan jaringan daerah,” jelasnya.
Pria yang juga akademisi Poltekkes Kemenkes RI Aceh ini turut menyoroti menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat kerusakan ekosistem pesisir.
Hal ini memaksa nelayan melaut hingga dua jam dari pantai, yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional.
“Dulu cukup melaut tak jauh dari pantai, sekarang ikan makin sulit didapat. Tidak ada lagi kawasan rumput laut atau tempat ikan berkembang.
Jadi kami ingin pemerintah juga memikirkan restorasi kawasan pesisir,” ujarnya.
Junaidi menegaskan bahwa kegiatan HUT ke-16 KNTI tahun ini bukan sekadar perayaan simbolik, tetapi juga ajang konsolidasi untuk menyampaikan aspirasi nelayan kepada pemangku kebijakan.
“Kami sangat berharap dengan hadirnya Muspika dan perwakilan pemerintah daerah hari ini, ada perhatian serius.
Kita harus berjaga-jaga dan berpikir jauh ke depan,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan makan siang bersama dan sesi diskusi santai antara peserta dan awak media.
