BANDA ACEH | Bidikindonesia.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, secara resmi membatalkan rencana pengalihan rute Kapal Aceh Hebat 1 ke Krueng Geukeuh – Penang. Keputusan ini diambil setelah audiensi dengan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Iskandar dan Ihya Ulumuddin, SP, SH, MH, beserta rombongan, yang berlangsung pada Selasa sore. Selasa (25/11/2025)
Dalam audiensi tersebut, Ir. Iskandar menyampaikan kekhawatiran terkait dampak pengalihan rute terhadap masyarakat Simeulue. Kapal Aceh Hebat 1 merupakan sarana transportasi vital bagi masyarakat Simeulue untuk menuju daratan Sumatra, serta menjadi tulang punggung dalam pergerakan ekonomi dan distribusi logistik di wilayah tersebut.
“Pengalihan rute akan berdampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat Simeulue. Kapal Aceh Hebat 1 adalah andalan utama warga untuk mobilitas dan distribusi logistik. Kami memohon agar hal ini dipertimbangkan kembali,” ujar Iskandar.
Ihya Ulumuddin menambahkan, “Jika memang ada rencana untuk membuka jalur internasional ke Penang, sebaiknya menggunakan kapal lain yang lebih besar, bukan Kapal Aceh Hebat 1 yang sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Simeulue.”
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Sekda Aceh M. Nasir Syamaun menegaskan bahwa rencana penambahan rute tersebut masih dalam tahap wacana. Namun, dengan adanya penolakan yang kuat dari masyarakat dan pertimbangan atas kepentingan masyarakat Simeulue, pihaknya memutuskan untuk menghentikan rencana pengalihan Kapal Aceh Hebat 1.
“Kami memutuskan untuk menghentikan penggunaan Kapal Aceh Hebat 1 untuk rute Krueng Geukueh–Penang. Kami akan mencari solusi lain dengan menyiapkan kapal yang berbeda untuk rute tersebut,” tegas Sekda.
Audiensi ini dihadiri oleh anggota DPRA Ihya Ulumudin dan Iskandar, perwakilan Himpunan Masyarakat Simeulue (HIMAS), aktivis Simeulue Isra Fuadi, Aldi Irawan, serta sejumlah utusan mahasiswa.
Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik dalam meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di seluruh wilayah Aceh.(RK)
