Banda Aceh|BidikIndonesia.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Aceh siap bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di provinsi setempat guna mempercepat program Listrik Desa (Lisdes).
“Pelaksanaan program Lisdes membutuhkan dukungan lintas pihak. Artinya, PLN tidak dapat bekerja sendiri,” katanya di Banda Aceh.
Pernyataan itu disampaikan di sela-sela rapat “Sinkronisasi Usulan Program Lisdes dari Pemerintah Daerah dan Fasilitas Penyiapan Lahan serta Penyelesaian Perizinan Lisdes di Provinsi Aceh” dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta jajaran Pemda se-Provinsi Aceh
Ia menjelaskan, sinergi tersebut meliputi fasilitasi dari pemerintah daerah, mulai dari penyediaan lahan, penyelesaian lahan, hingga percepatan perizinan.
Ia mengatakan, lewat sinkronisasi data dapat memetakan lokasi secara akurat sehingga wilayah yang belum berlistrik dapat segera ditangani bersama.
Menurut dia, kegiatan yang digelar lintas instansi tersebut juga bagian mempercepat akses kelistrikan bagi desa-desa yang belum sepenuhnya terjangkau.
Dalam kegiatan itu turut hadir di antaranya Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan bahwa rasio desa (RD) di Aceh saat ini telah mencapai 100 persen.
Sementara rasio elektrifikasi (RE) menyentuh angka 99,96 persen. Pemerintah menyiapkan tiga pendekatan untuk pencapaian tersebut yakni perluasan jaringan eksisting, pembangunan PLTS komunal, dan PLTS individual.
“Listrik adalah kebutuhan dasar sekaligus faktor penunjang utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia mengatakan Program Listrik Desa adalah wujud nyata kehadiran negara melalui APBN, bukan program bisnis komersial PLN.
Oleh karena itu, sinergi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya dalam penyelesaian perizinan di kawasan hutan, sangat diperlukan agar target rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2029 dapat terwujud.
Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Aceh, Tirahmah mengatakan penyediaan akses listrik bagi masyarakat bukan sekadar untuk penerangan, tetapi fondasi penting guna mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, roda ekonomi, dan jalannya pemerintahan.
“Kami mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota terus mendukung kesiapan di lapangan, terutama dalam menyajikan data usulan yang akurat dan komprehensif agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Program Lisdes saat ini telah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) dengan komitmen pendanaan mencapai Rp48 triliun hingga tahun 2029.
