Kamis, 24 November 2022 – 13:48 WIB
VIVA Politik – Ketua DPP Partai Keadilan Sosial (PKS) Mardani Ali Sera mengkritisi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi, Rabu, 23 November 2022. Padahal, kritik publik sangat masif atas keputusan DPR RI yang menunjuk Guntur Hamzah menggantikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.
“Presiden mestinya mendengar suara publik dan pakar. Salah satu fungsi check and balances kekuasaan yakni saling mengoreksi jika ada praktik ketatanegaraan yang keliru,” kata Mardani kepada wartawan, Kamis, 24 November 2022.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia / MKRI
Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, jika melegitimasi keputusan yang salah sangat berdampak pada kebijakan demokrasi Indonesia. Mengingat, MK adalah lembaga konstitusi yang mampu menguji Undang-Undang.
“Jika saling melegitimasi keputusan yang salah, bisa berbahaya bagi negara hukum yang demokratis. Jadi preseden buruk ke depannya,” kata Mardani.
Presiden Jokowi telah melantik Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi pada Rabu kemarin. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak bisa mengubah keputusan DPR RI soal penggantian hakim konstitusi yang diajukan DPR RI.
“Ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; dan presiden tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan lembaga negara yang lain dalam hal ini adalah DPR,” kata Pratikno usai menghadiri pengucapan sumpah atau janji Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta.
source
