Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Perseroda PT Pembangunan Aceh (PEMA) mendorong percepatan investasi dan hilirisasi sektor minyak dan gas bumi (migas) Aceh agar dapat memberikan nilai tambah dan menjadi penggerak perekonomian baru di Tanah Rencong.
“Potensi migas yang kita miliki harus kita lihat bukan hanya dari sisi produksinya, tetapi bagaimana sumber daya tersebut dapat diolah, dikembangkan, dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi Aceh,” kata Direktur Utama PT PEMA, Faisal Ilyas dalam keterangannya, di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan Faisal Ilyas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Economic Development Forum (AEDF) 2026 tentang Investasi dan Hulu Migas Aceh yang dilaksanakan PT PEMA, di Banda Aceh.
Menurutnya, migas tidak cukup hanya diproduksi dan dijual sebagai komoditas mentah. Penguatan industri hilir, kepastian pasar, serta pembangunan infrastruktur pendukung menjadi kunci untuk menjadikan sektor ini sebagai fondasi kemandirian energi dan sumber pertumbuhan ekonomi baru Aceh.
Faisal mengatakan, sebagai tuan rumah AEDF 2026, PEMA ingin forum ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu melahirkan gagasan dan kolaborasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat investasi serta industri berbasis sumber daya Aceh.
“PEMA ingin menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi ekonomi Aceh. Potensi migas yang kita miliki harus dapat diolah, dikembangkan, dan memberikan nilai tambah bagi Aceh,” ujarnya.
Faisal menuturkan, hilirisasi membutuhkan ekosistem kuat dan tidak dapat dilakukan satu pihak saja, melainkan harus dikerjakan secara bersama-sama.
“Karena itu, PEMA mendorong sinergi antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, regulator, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta investor untuk membangun kepastian investasi dari hulu hingga hilir,” kata Faisal Ilyas.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nizar Saputra menyampaikan bahwa investasi hulu migas harus menjadi titik awal pembangunan ekonomi Aceh.
Apalagi, kata dia, produksi migas Aceh mulai membaik, pada 2025 lau tercatat mencapai 15.320 BOEPD (Barrel of oil equivalent per day) atau setara barel minyak per hari, dengan realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 73,36 persen.
Menurutnya, peluang eksplorasi migas Aceh saat ini masih terbuka, khususnya di wilayah Andaman dan South Andaman, tetapi masih membutuhkan kepastian regulasi untuk pengembangannya.
“Pengembangan membutuhkan kepastian regulasi, keekonomian proyek, infrastruktur, pasar, serta sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, regulator, kontraktor, BUMD, dan pelaku industri,” kata Nizar.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Safuadi menilai tantangan utama Aceh bukan terletak pada keterbatasan sumber daya, melainkan bagaimana membangun rantai nilai yang menghubungkan sumber daya, produksi, industri, dan pasar.
“Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Aceh masih sekitar lima persen. Karena itu, penguatan hilirisasi menjadi penting agar nilai tambah sumber daya alam tidak justru dinikmati daerah lain,” demikian Safuadi.
