Jakarta –
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa sebagai bentuk korupsi. Demokrat mengatakan pernyataan Fahri seharusnya bisa dipertanggungjawabkan.
“Terkait pandangan Bung Fahri Hamzah, bebas-bebas saja untuk berwacana namun harus bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ini sudah bentuk inisiatif adanya korupsi,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (13/2/2023).
Kamhar menyebut utang piutang bisa terjadi di era politik. Karena menurutnya politik membutuhkan dana yang cukup besar.
“Terkait adanya utang-piutang dalam proses politik di era politik biaya tinggi sering terjadi, namun tak bisa secara serta merta digeneralisir bahwa ini sebagai praktik korupsi,” katanya.
Selanjutnya, dia juga menyebut masalah utang Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno juga sudah dijelaskan masing-masing pihak. Menurutnya permasalahan ini sudah jelas dan sudah banyak pihak yang terlanjur ‘menggorengnya’.
“Perkara utang piutang antara Mas Anies dan Bang Sandi yang sebelumnya disampaikan Bang Erwin Aksa sudah terang benderang setelah ditanggapi dan dijelaskan langsung oleh Mas Anies duduk perkaranya,” katanya.
“Malah dari penjelasan tersebut dan berbagai pihak yang sebelumnya telah mengkaji kontrak atau surat perjanjian tersebut ada yang mengatakan, apa yang dilakukan Erwin Aksa ibarat pepatah ‘menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri’,” tambahnya.
Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa. Fahri Hamzah menyebut janji seperti itu merupakan bentuk perencanaan korupsi.
Fahri Hamzah menyampaikan hal tersebut lewat akun twitternya @Fahrihamzah. Dia menyebut praktek pinjam uang dengan janji lunas setelah menang atau menjabat merupakan bentuk perencanaan korupsi.
“Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata, praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi,” kata Fahri Hamzah dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (13/2). Fahri Hamzah sudah mengizinkan cuitannya untuk dikutip.
Fahri Hamzah menyebut harusnya seseorang harusnya tidak usah memaksakan maju sebagai kandidat jika diminta menanggung biaya pemilu dan kampanye. Dia menyebut seharusnya jangan sampai merusak prinsip hanya demi memaksakan kehendak maju.
“Kalau jadi kandidat dan ternyata juga disuruh menanggung biaya pemilu dan kampanye, ya mendingan tidak maju. Kita jangan pernah merasa seolah saking bangsa ini memerlukan kita lalu kita merusak prinsip kita demi tujuan itu. Bangsa ini tidak memerlukan kita dengan cara itu,” ucap dia.
Simak Video ‘Penjelasan Panjang Lebar Anies soal Janji Politik dan Utang Pilgub’:
[Gambas:Video 20detik]
(azh/aud)
source
