Kamis, 19 Januari 2023 – 13:13 WIB
VIVA Politik – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendorong percepatan perumusan alternatif terbaik penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) bersama asosiasi pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN yang menghadirkan para gubernur, wali kota, dan bupati di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, pada Rabu, 18 Januari 2023, demikian seturut keterangan pers yang diterima Kamis.
“Hari ini kita mendetailkan alternatif terbaik, terutama untuk non-ASN di seluruh Indonesia. Dari tadi sudah mulai mengerucut ada beberapa alternatif yang nanti dirumuskan,” kata Anas selepas rakor tersebut.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas
Rakor itu dihadiri langsung Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sutan Riska Tuanku Kerajaan, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Pemerintah menyusun beberapa opsi yang nantinya akan disampaikan kepada DPR. Beberapa alternatif itu segera dideteilkan bersama tim dari provinsi, kabupaten, dan kota.
Halaman Selanjutnya
Anas menegaskan pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi mencari alternatif terbaik, tanpa mengesampingkan sisi kemanusiaan dan pengabdian bagi tenaga honorer.
source
