Rabu, 25 Januari 2023 – 15:20 WIB
VIVA Politik – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima dan mempelajari tiga poin aspirasi yang disampaikan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) kepadanya.
“Ada tiga yang mau disampaikan, kemarin (Selasa, 24/1), sudah ketemu langsung sama saya. Pertama, mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti. Padahal, undang-undang sudah mengatur mengenai mekanisme itu,” kata Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.
Terkait poin pertama itu, kata Tito, Kemendagri berupaya memastikan pemberhentian jabatan perangkat desa dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Unjuk Rasa Perangkat Desa
Photo :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
Poin kedua, lanjutnya, para perangkat desa meminta agar status jabatan mereka disamakan seperti pegawai negeri sipil (PNS). Terhadap aspirasi itu, menurut Tito, Kemendagri juga perlu melakukan kajian terlebih dahulu karena pelaksanaan permintaan tersebut memerlukan revisi UU Desa.
“Mereka minta agar disamakan (status jabatan) dengan apa pun, seperti pegawai negeri. Nah, ini akan kami kaji karena ini menyangkut revisi UU (Desa),” jelasnya.???????
Halaman Selanjutnya
Poin ketiga ialah PPDI meminta adanya penghasilan tetap bagi perangkat desa yang berasal dari dana perimbangan.
source
