Kamis, 22 Desember 2022 – 00:22 WIB
VIVA Politik – PKS menyoroti ‘ngototnya’ pemerintah mengimpor beras, yang sudah direalisasikan sebesar 5.000 ton dari rencana 500 ribu ton, pada Senin lalu. Menurut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK, jika pengendalian harga beras dilakukan dengan cara impor itu hal mudah dan instan.
Persoalannya, kata Amin, impor beras di tengah produksi petani yang berlebih, itu bukan langkah bijak. Sebab menurut Amin itu akan mengganggu penyerapan beras dari para petani lokal.
“Kebijakan impor beras merupakan pukulan berat bagi petani karena menekan harga beras petani. Pemerintah harus mencari solusi yang lebih baik selain impor,” kata Amin, Rabu, 21 Desember 2022.
Stok beras di Gudang Bulog Semarang.
Photo :
- Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.
Amin menuturkan, pemerintah wajib mencari strategi yang tepat tanpa harus mengorbankan petani dan kepentingan nasional dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Menurut Amin, kebijakan impor hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola beras nasional karena saat ini stok beras justru naik.
“Ini juga mempermalukan pemerintah sendiri karena beberapa waktu lalu mengklaim sudah 3 tahun Indonesia tidak mengimpor beras alias sudah tercapai swasembada tapi klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta,” ujarnya.
Anggota DPR dari Dapil Jatim IV itu pun prihatin dengan kisruh data perberasan nasional yang muncul setiap tahun. Pasalnya, harmonisasi data pangan, informasi pangan serta akuntabilitas neraca komoditas pangan tidak pernah diselesaikan.
source
