Banda Aceh|BidikIndonesia.com – H T Ibrahim secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Pemekaran Kabupaten Baru Aceh Rayeuk. Dia mendapat dukungan peserta Rapat Konsolidasi Akbar Tujuh Kecamatan yang berlangsung di Rumoh Aspirasi.
Hadir dalam rapat tersebut beberapa tokoh terkemuka dari wilayah pesisir strategis Malahayati, yang mencakup Kecamatan Masjid Raya dan Baitussalam. Rapat itu juga dihadiri berbagai lintas kalangan, mulai dari ulama, akademisi, pemuda, para keuchik, perwakilan lintas partai politik, Anggota DPRK Aceh Besar hingga tokoh masyarakat.
Para tokoh dari tujuh kecamatan yang meliputi Darussalam, Blang Bintang, Kuta Baro, Ingin Jaya, Krueng Barona Jaya, Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya secara aklamasi menunjuk HT Ibrahim sebagai ketua.
Kesepakatan para tokoh perjuangan pemekaran kabupaten baru itu mendapat apresiasi dari HT Ibrahim. Meski demikian, dia tidak pongah dan akan memosisikan diri sebagai juru bicara tunggal.
HT Ibrahim juga menyampaikan akan menyuarakan serta memperjuangkan aspirasi kolektif pemekaran wilayah kepada para pihak terkait.
“Perjuangan ini milik kita bersama, milik seluruh rakyat. Saya hanya menjadi Jubir untuk menyampaikan aspirasi yang kita perjuangkan bersama,” kata HT Ibrahim.
HT Ibrahim dalam kesempatan tersebut turut memaparkan langkah taktis segera. Ia menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) Panitia Pemekaran yang sudah terbentuk sejak tahun 2012 akan segera diaktifkan kembali.
“Tentu saja, kita akan menggantikan posisi para tokoh pejuang pemekaran yang telah berpulang ke Rahmatullah. Semoga amal jariyah dan niat baik, para tokoh tersebut Allah masukkan dalam surga-Nya,” kata HT Ibrahim.
Anggota DPD RI, Tgk Ahmada MZ yang turut hadir dalam pertemuan tersebut juga memberikan pandangan strategis tentang urgensi pemekaran wilayah. Dia menilai daerah-daerah seperti Kecamatan Mesjid Raya–yang dikenal dengan Pelabuhan Malahayati–dan Baitussalam dinilai memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Terutama di sektor kelautan, perikanan dan pendidikan.
Namun, kata dia, potensi ini dianggap belum optimal karena adanya keterbatasan kebijakan yang terpusat dan jarak akses layanan pemerintahan yang cukup jauh dari pusat Kabupaten induk.
Menurutnya konsolidasi ini menjadi momen krusial yang menyatukan kekuatan politik, sosial, dan kultural. Selain itu, konsolidasi tersebut juga menunjukkan bahwa keinginan untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Rayeuk Jaya adalah aspirasi murni dan kuat dari rakyat yang mendambakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.***
