Jakarta –
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW mendorong sistem coblos caleg atau proporsional terbuka di Pemilu 2024. HNW meminta Mahkamah Konstitusi (MK) dapat konsisten dengan keputusannya pada 2008, yang mengubah sistem proporsional tertutup menjadi terbuka.
“Saya mendukung MK konsisten dengan keputusannya, keputusan MK itu sesuai dengan konstitusi bersifat final dan mengikat dan MK pada tahun 2008 sudah membuat keputusan, merubah sistem tertutup ke terbuka, keputusan itu masih berlaku,” kata HNW di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023).
Menurut HNW, sangat aneh jika MK menyidangkan kembali sistem pemilu. HNW mengatakan seharusnya MK mempertanyakan legal standing kepada pihak yang mengajukan gugatan.
“Jadi aneh sesungguhnya MK menyidangkan sesuatu yang sudah dia sudah hukum, dan biasanya MK akan bertanya pada yang mengajukan judicial review legal standing anda apa?” kata dia.
“Harusnya kalau itu ditanyakan ini nggak bisa disidangkan, mengapa? Karena yang mempunyai legal standing adalah partai politik, karena parpol lah peserta pemilu. Individu nggak mempunyai legal standing di sini,” sambungnya.
Lebih lanjut, HNW menilai MK harus bersikap konsisten. Dia berharap sistem coblos caleg tetap digunakan di Pemilu 2024.
“Sekali lagi saya berpendapat sebaiknya MK konsisten saja dengan keputusannya sendiri, dan keputusan MK itu masih berlaku bersifat final sangat mengikat,” imbuhnya.
Sebelumnya, ada enam pemohon yang tertulis dalam gugatan UU Pemilu di MK tersebut. Mereka ialah:
1. Demas Brian Wicaksono (pengurus PDIP Cabang Probolinggo)
2. Yuwono Pintadi
3. Fahrurrozi (bacaleg 2024)
4. Ibnu Rachman Jaya (warga Jagakarsa, Jaksel)
5. Riyanto (warga Pekalongan)
6. Nono Marijono (warga Depok)
Dalam gugatannya, pemohon meminta MK mengabulkan permohonan agar sistem pemilu diubah menjadi proporsional tertutup atau coblos gambar partai bukan nama caleg.
Simak juga Video ‘Mahfud-Menaker Bicara soal Sistem Pemilu, Pilih Terbuka atau Tertutup?’:
[Gambas:Video 20detik]
(amw/rfs)
source
