Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mewanti-wanti agar seluruh partai menjaga stabilitas politik jelang pemilu 2024. Sebab, pemilu yang diselenggarakan serentak baru pertama kali dilakukan.
Hal ini disampaikan Afif dalam diskusi Kemendagri dengan tema ‘Partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam pendidikan pemilih cerdas untuk mewujudkan pemilu berkualitas tahun 2024’, melalui zoom, Rabu (25/1/2023). Afif mengatakan Pilkada yang juga akan digelar di 2024, mengharuskan parpol untuk berkoalisi, sehingga ketegangan di Pilpres harus diakhiri.
“Pemilu serentak ini baru pertama kali dilakukan, artinya ketegangan-ketengan di dalam proses pemilihan nasional, calon dewan dan seterusnya itu harus segera diakhiri, karena di saat bersama teman-teman sekalian harus melakukan koalisi di dalam proses pilkada gitu,” kata Afif.
“Jadi harapan kita itu ada cooling system yang otomatis karena teman-teman parpol atau siapapun akan menghadapi Pilkada di situasi yang tidak terlalu lama usai pemilu selesai, bahkan beberapa tahapannya beririsan, tentu ini eksperimen yang harus kita jaga betul, agar benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan,” lanjut Afif.
Kemudian, Afif menyampaikan sejumlah tantangan di Pemilu 2024. Afif menyebut proses sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi akan menjadi bagian dari tantangan Pemilu 2024.
Selain itu, keterbukaan informasi menjadi salah satu tantangan selanjutnya. Afif mengatakan saat ini, KPU memiliki sistem yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek pencatutan NIK. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk keterbukaan KPU.
“Soal keterbukaan informasi transparansi ini kita dorong terus, makanya beberapa hal misalnya dalam proses pendaftaran partai misalnya bapak ibu mengecek teridentifikasi KTP kita dalam ‘dicatut atau tidak’, itu karena sistem yang bisa bekerja, kalau sistemnya tidak bekerja maka deteksi menggunakan NIK juga tidak bisa bekerja, ini salah satu tanda sistem yang KPU buat bekerja dengan baik, pada saatnya kita masukan terdeteksi,” kata Afif.
Selengkapnya di halaman berikut
source
