Lhokseumawe|BidikIndonesia.com – Gubernur Aceh Muzakir Manaf akrab disapa Mualem berencana membentuk satuan tugas (Satgas) untuk mengawasi pelaksanaan program rumah layak huni.
Rencana ini mencuat dalam rapat terbatas pembahasan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 yang digelar di kediaman Gubernur Aceh di Kota Lhokseumawe.
“Isu bantuan yang tidak tepat sasaran, seperti rumah layak huni, perlu penanganan khusus. Kita akan bentuk Satgas di kabupaten/kota untuk mengawasi seluruh tahapan, mulai dari verifikasi hingga pelaksanaan pembangunan,” ujar Plt Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, usai rapat.
Satgas ini nantinya akan bertugas memastikan program bantuan rumah layak huni tersalurkan secara adil dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Nasir, pembentukan tim pengawas tersebut bisa dimulai lebih awal jika situasi mendesak, meskipun secara umum ditargetkan sudah berjalan penuh pada tahun 2026.
“Kalau dibutuhkan segera, kita percepat. Satgas ini fokus pada pengawasan langsung, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.
Gubernur Mualem dalam rapat tersebut juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan rumah layak huni. Ia menegaskan bahwa setiap penyimpangan, termasuk kutipan biaya dari penerima atau penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat, harus ditindak tegas.
“Kalau penerima rumah layak huni tidak tepat sasaran, harus dibatalkan dan dialihkan. Jangan sampai mengulang kesalahan yang sama,” tegas Mualem seperti disampaikan kembali oleh Nasir.
Selain rencana pembentukan Satgas, rapat tersebut juga membahas pematangan program kerja seluruh satuan kerja perangkat Aceh dalam rangka penyusunan APBA 2026. Hadir dalam rapat itu antara lain Kepala Bappeda Aceh Husnan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) Reza Saputra.
