SIMEULUE | Bidikindonedia.com— Mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Suara Rakyat Simeulue (GESER) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Simeulue, Aksi tersebut menuntut percepatan penuntasan sejumlah perkara yang dinilai berjalan lamban, termasuk dugaan kasus di lingkungan Baitul Mal Simeulue yang hingga kini belum menetapkan tersangka.Senin (19/1/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kekecewaan karena lebih dari satu jam berorasi di luar pagar kantor kejaksaan tanpa mendapat tanggapan langsung dari pihak Kejari. Massa juga tidak diizinkan masuk ke halaman kantor untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
“Kami hadir bukan untuk berbuat anarkis. Kami hanya menuntut ketegasan kejaksaan, terutama terkait dugaan kasus Baitul Mal yang sampai hari ini belum ada kejelasan penetapan tersangka,” ujar salah satu orator aksi, Adi mukti
Orator lainnya, Wiwin Hendrolia, menegaskan bahwa aksi serupa berpotensi kembali dilakukan apabila tidak ada kepastian penanganan perkara dari pihak kejaksaan. Menurutnya, transparansi dan kejelasan hukum menjadi tuntutan utama massa aksi.
Setelah menunggu cukup lama, perwakilan Kejaksaan Negeri Simeulue akhirnya menemui massa. Namun, pertemuan singkat tersebut belum menghasilkan kesepakatan, lantaran pihak kejaksaan menyatakan belum dapat mengabulkan petisi yang disampaikan oleh para demonstran.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa mencoba memasuki area kantor kejaksaan. Aparat keamanan gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengamanan dan menghadang massa, sehingga terjadi adu argumen. Ketegangan berhasil diredam setelah pihak kejaksaan menyatakan kesediaannya membuka ruang dialog.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue melalui sambungan telepon menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di luar daerah dalam rangka tugas kedinasan sehingga belum dapat menemui langsung massa aksi.
“Besok, bersamaan dengan agenda rilis pers, kita akan melaksanakan audiensi. Silakan datang kembali besok,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue.
Selain menyoroti kasus Baitul Mal, Aliansi GESER juga mempertanyakan tidak adanya alokasi beasiswa pada tahun anggaran 2026, serta menuntut ketegasan hukum terhadap aktivitas PT Raja Marga dan persoalan bongkar muat barang yang dinilai merugikan pengusaha becak logging.
Usai menyampaikan orasi di Kantor Kejari dan Kantor DPRK Simeulue, massa melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Simeulue. Di lokasi tersebut, massa aksi disambut langsung oleh Wakil Bupati Simeulue Nusar Amin, Sekretaris Daerah Asludin, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Simeulue.
Menanggapi tuntutan terkait beasiswa, Wakil Bupati Simeulue Nusar Amin menyampaikan bahwa pada tahun 2026 memang tidak terdapat alokasi beasiswa yang bersumber dari APBK murni. Namun, pemerintah daerah telah mengupayakan alokasi beasiswa yang bersumber dari Baitul Mal Kabupaten Simeulue.
“Alhamdulillah, telah tersedia alokasi beasiswa dari Baitul Mal sebesar Rp1,5 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga akan kembali mengupayakan tambahan anggaran beasiswa pada APBK Perubahan tahun 2026,” kata Nusar Amin.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan berakhir dengan tertib.
