SIMEULUE – Dugaan ada konspirasi oknum polisi aktif yang bertugas di Polres Simeulue dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam pengambilan besi leger jembatan di Desa Busung Indah semakin mencuat, Sabtu (15/02/2025).
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa seorang oknum aparat berinisial NF telah mengakui memindahkan besi panjang bekas jembatan tersebut ke rumah yang ia sewa.
Menurut sumber tersebut, ketika Pelaksana Harian (PLH) Kepala Desa bersama Babinsa dan tokoh masyarakat menanyakan keberadaan besi kepada NF, ia berjanji akan mengembalikannya usai salat Magrib. Namun, hingga malam hari, besi tersebut tidak kunjung dikembalikan. Bahkan setelah dicek, besi sudah tidak lagi berada di rumah yang disewa oleh NF.
Ketika masyarakat kembali menanyakan perihal besi tersebut, NF secara tiba-tiba mengeluarkan sebuah surat dari Dinas PUPR yang diduga sebagai bukti izin pengambilan besi leger jembatan tersebut.
“Saya punya surat dari PUPR untuk mengambil besi dan sudah diantar kesana,”ujar NF sebagaimana ditirukan oleh sumber masyarakat.
Kondisi itu memunculkan dugaan adanya konspirasi dalam pengambilan besi leger bekas jembatan tersebut. Pasalnya, NF diketahui masih berstatus sebagai anggota polisi aktif yang bertugas di Polres Simeulue.
Masyarakat menyesalkan tindakan NF yang seharusnya mengayomi warga desa, dimana, iapun berdomisili di desa setempat. Namun alih-alih mengayomi malah justru menciptakan kegaduhan. Masyarakat ingin pihak berwajib segera mengusut tuntas kasus itu.
“Tidak perlu menunggu laporan resmi, karena peristiwa itu sudah viral di masyarakat. Jangan sampai hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ujar tokoh masyarakat tersebut.
Masyarakat juga mendesak agar penyelidikan tidak hanya terfokus pada NF, melainkan juga kepada Kepala Dinas PUPR, Zulfatah, yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini.
Kepala dinas PUPR melalui telfon WhatsApp Zulfatah mengakui telah mengeluarkan surat izin kepada NF untuk mengambil besi tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui jika besi tersebut sudah dipotong-potong.
“Kalau soal surat benar saya yang mengeluarkan, namun soal sudah dipotong itu saya tidak tahu,” ujarnya dengan terbata-bata.
Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera bertindak dengan transparan dan profesional untuk mengungkap dugaan konspirasi ini. Kejelasan mengenai status besi leger tersebut menjadi penting agar tidak ada praktik penyalahgunaan wewenang yang merugikan masyarakat. (***)
