Aceh Timur|BidikIndonesia.com– Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabanjir tidak berhenti pada pemberian bantuan kebutuhan dasar, tetapi dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi keluarga agar masyarakat terdampak dapat kembali mandiri.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur Saharani di Aceh Timur, Kamis, mengatakan skema bantuan yang disiapkan pemerintah mencakup jaminan hidup (jadup), bantuan isi hunian, stimulus ekonomi, serta santunan bagi korban meninggal dunia dan luka-luka.
“Pemulihan itu harus menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ada kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga dan juga bagaimana masyarakat bisa kembali menjalankan usaha,” kata Saharani.
Berdasarkan rekapitulasi penyaluran Tahap I Gelombang I, jadup dialokasikan untuk 7.659 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp38,99 miliar.
Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp15 ribu per jiwa per hari selama tiga bulan. Hingga penyaluran tersebut, sebanyak 7.592 KPM telah menerima bantuan dengan realisasi dana Rp38,73 miliar.
Selanjutnya, stimulus ekonomi dialokasikan kepada 7.656 KPM dengan total anggaran Rp38,28 miliar. Bantuan diberikan sebesar Rp5 juta per kepala keluarga (KK) untuk mendukung modal usaha mandiri, termasuk kegiatan pertanian dan kelautan.
Dari jumlah tersebut, 7.618 KPM telah menerima bantuan dengan realisasi Rp38,09 miliar, katanya.
Menurut Saharani, stimulus ekonomi menjadi bagian penting dalam proses pemulihan karena masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dukungan agar dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi setelah terdampak bencana.
“Harapannya masyarakat bisa kembali berusaha. Bantuan stimulus ini menjadi salah satu upaya untuk membantu mereka memulai kembali aktivitas ekonominya,” ujarnya.
Selain stimulus ekonomi, pemerintah juga menyalurkan bantuan isi hunian sebesar Rp3 juta per KK untuk memenuhi kembali kebutuhan rumah tangga terdampak, seperti peralatan dapur dan perlengkapan tidur. Bantuan ini dialokasikan kepada 7.656 KPM dengan total anggaran Rp22,98 miliar, sementara 7.618 KPM telah menerima dengan realisasi Rp22,85 miliar.
Untuk korban meninggal dunia dan luka-luka, pemerintah juga menyiapkan santunan. Santunan korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang dialokasikan kepada 98 KPM dengan total Rp1,47 miliar, dan seluruhnya telah terealisasi.
Sementara santunan korban luka-luka sebesar Rp5 juta per orang diberikan kepada 21 KPM dengan total Rp105 juta, yang juga telah terealisasi seluruhnya.
Selain memastikan bantuan tersalurkan, kata Saharani, pemerintah daerah juga perlu memastikan proses tersebut berjalan transparan dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan apa pun.
“Bantuan ini untuk masyarakat dan tidak boleh ada pungutan. Kita ingin seluruh prosesnya berjalan dengan baik dan masyarakat menerima sesuai haknya,” katanya.
Dalam arah kebijakan dan rencana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, pengawasan penyaluran bantuan juga menjadi perhatian. Camat dan keuchik diinstruksikan ikut mengawasi proses di tingkat gampong serta memastikan bantuan bebas dari segala bentuk pungutan liar.
Saharani menambahkan keberhasilan rehab rekon tidak hanya diukur dari berapa banyak bantuan yang telah disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terdampak mampu kembali menjalankan kehidupannya.
“Yang kita harapkan bukan hanya bantuan tersalurkan, tetapi masyarakat juga bisa kembali bangkit dan menjalankan kehidupan serta ekonominya,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah daerah masih melakukan pembaruan data dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk melanjutkan bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Langkah tersebut kami harapkan menjadi bagian dari kesinambungan pemulihan korban banjir Aceh Timur, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan kondisi rumah tangga hingga penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat dapat kembali mandiri setelah bencana,” katanya.
