Beredar Kabar Mobil Esemka Buatan China, Politisi PKS Desak Jokowi Klarifikasi

Beredar Kabar Mobil Esemka Buatan China, Politisi PKS Desak Jokowi Klarifikasi

Senin, 20 Februari 2023 – 10:53 WIB

VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pihak istana memberikan klarifikasi menyusul tersebarnya kabar kalau mobil Esemka ternyata buatan China. Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikatakan dia, harus memberikan penjelasan tentang status pembuat mobil Esemka itu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai mobil nasional buatan anak bangsa.

“Jokowi harusnya malu dengan beredarnya kabar ini. Ia perlu memberi penjelasan kepada publik agar tidak dicap sebagai pembohong,” kata Mulyanto, Senin, 20 Februari 2023.

VIVA Otomotif: Mobil listrik Esemka Bima EV

VIVA Otomotif: Mobil listrik Esemka Bima EV

Mulyanto juga mengusulkan Komisi VII DPR RI meminta keterangan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dan produsen Esemka terkait masalah ini. Menurutnya, penetapan status produksi mobil Esemka ini sangat penting karena berdampak pada banyak hal. Salah satunya terkait rencana pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik.

“Bila mobil Esemka memang produksi dalam negeri maka kita angkat topi,” katanya. Tapi kalau mobil Esemka ternyata bukan produksi dalam negeri sebagaimana diberitakan maka secara moral dan politik Jokowi harus bertanggungjawab. Karena ia yang pertama kali mengenalkan Esemka sebagai mobil buatan anak-anak SMK di Solo.

Bacaan Lainnya

“Menurut saya ini momen yang pas untuk mengusut tuntas tentang mobil Esemka ini. Kita sama-sama buktikan apakah klaim Jokowi selama ini tentang mobil Esemka benar atau tidak. Sebab keduanya mempunyai implikasi hukum dan politik yang serius,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut.

VIVA Otomotif: Presiden Jokowi melihat mobil Esemka di pameran IIMS 2023

VIVA Otomotif: Presiden Jokowi melihat mobil Esemka di pameran IIMS 2023

Halaman Selanjutnya

Mulyanto mengaku prihatin dengan politisasi mobil Esemka ini. Menurutnya, tidak sepatutnya isu ini dibiarkan tanpa kejelasan karena berpotensi membodohi masyarakat. Oleh karena itu ia minta DPR mendorong agar masalah ini menjadi jelas. 

img_title


source

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *