KPU merespons Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Melki Sedek yang menyoroti banyaknya wacana yang muncul dalam tahapan pemilu, salah satunya penundaan pemilu. Melki meminta KPU dan Bawaslu untuk bersikap transparan dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
Hal ini disampaikan Melki dalam diskusi OTW 2024 ‘Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu’ di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Melki awalnya mengungkit wacana penundaan pemilu yang sempat ramai di masyarakat.
“Kita kilas balik di tahun 2022, kita sempat untuk kemudian aliansi mahasiswa Indonesia yang terdiri dari ratusan kampus, kita kemudian melaksanakan gerakan besar, nama gerakannya adalah gerakan menolak penundaan pemilu yang dilaksanakan di lebih 20 titik yang ada di Indonesia, dengan harapan yang sama, agar kita bergembira bersama melaksanakan pesta demokrasi 2024,” kata Melki.
Melki menilai saat ini masyarakat dihantui kegelisahan lantaran banyaknya wacana-wacana, di antaranya penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Oleh sebab itu, menurut dia, KPU dan Bawaslu harus terbuka kepada masyarakat.
“Sekarang sedang dihantui kegelisahan, menjelang 2024 banyak sekali wacana-wacana yang beredar, ada wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, bahkan ada anggota DPR yang mengatakan ada kucuran dana besar untuk menunda pemilu atau memperpanjang periode Presiden Jokowi, bahkan ada juga wacana sistem proporsional terbuka atau tertutup,” ujarnya.
“Wacana-wacana ini terus-menerus dikemukakan dan menghadirkan kegelisahan di masyarakat, dan kami harapkan KPU dan Bawaslu ini dapat menjawab kegelisahan ini dengan keyakinan ini, dan keyakinan itu dapat terwujud jika KPU dan Bawaslu betul-betul melaksanakannya dengan sesuai pada aturan dan independen,” sambung dia.
Melki menilai keterbukaan dalam tahapan Pemilu 2024 menjadi sangat penting. Dia menyebut masyarakat harus tahu kendala dan perkembangan dalam tahapan Pemilu 2024.
“Jadi intinya, kalau ada hal yang tidak jelas, ada yang kurang jelas dan ada yang publik harus tau, soal pelaksanaan pemilu yang mungkin saja tertunda, terdistorsi karena kepentingan-kepentingan politik dan lainnya, saya rasa masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi harus tau,” tuturnya.
Simak respons KPU di halaman berikut.
Saksikan juga ‘Buka Rakernas Partai Ummat, Amien Rais Beri Pesan ke Jokowi-DPR’:
[Gambas:Video 20detik]
source
