Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menyoroti lambannya penanganan banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh. Memasuki hari ketujuh pascabencana, sejumlah titik disebut masih sangat minim menerima bantuan, baik evakuasi maupun logistik.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Rahmad Maulidin, mengatakan kondisi itu memperburuk situasi di lapangan, di mana korban terus berjatuhan, sebagian masih hilang, serta banyak warga mengalami kelaparan dan kehilangan harta benda.
“Kerusakan infrastruktur dan lumpuhnya mata pencaharian juga membuat masyarakat semakin kesulitan menjalani kehidupan sehari-hari,” kata Maulidin di Banda Aceh, Rabu, 3 Desember 2025.
Maulidin juga menyebutkan sejumlah kepala daerah berulang kali menyampaikan kewalahan akibat akses jalan yang terputus, ketersediaan logistik yang terbatas, serta keterbatasan anggaran daerah untuk menangani situasi darurat.
Menurutnya, skala kerusakan yang terjadi kali ini sangat besar dan hampir merata di setiap kecamatan terdampak, sehingga warga Aceh menghadapi kondisi yang semakin memprihatinkan.
Ia menegaskan bahwa hingga satu pekan pascabencana, masih banyak masyarakat yang belum tertolong, korban hilang yang belum ditemukan, serta suplai logistik yang tak kunjung sampai ke wilayah-wilayah terisolasi, sehingga memicu kepanikan di kalangan warga lain yang tidak terdampak langsung.
Rahmad juga mengkritik sikap Pemerintah Pusat yang hingga kini belum menetapkan banjir Aceh sebagai darurat bencana nasional. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak cukup peduli terhadap kondisi korban di Aceh.
Ia menilai Pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah konkret dengan menggunakan seluruh kemampuan untuk mengatasi dampak bencana, termasuk melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) ke belanja penanganan bencana.
“Sejumlah anggaran yang dianggap tidak mendesak, seperti pengadaan mobil dinas kantor perwakilan Aceh di Jakarta senilai Rp 6,5 miliar dan pengadaan bibit senilai Rp 12 miliar dapat dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta Pemerintah Aceh melakukan percepatan penanganan melalui pengalihan anggaran APBA 2025 maupun 2026 untuk kebutuhan darurat, mengoptimalkan posko-posko di titik bencana agar respons lebih cepat dan tepat sasaran, serta memastikan distribusi bantuan berlangsung tanpa hambatan birokrasi dan dilakukan secara transparan.
“Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas harus menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan,” ucapnya.
Pihaknya juga mendesak pemerintah melaksanakan operasi pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, termasuk pangan, bahan bakar, air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi dengan harga yang stabil.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya penguatan mitigasi jangka panjang, mulai dari rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan kawasan hutan, hingga penataan ruang berbasis risiko dan implementasi kebijakan adaptasi perubahan iklim secara konsisten.
Rahmad menegaskan bahwa bencana kali ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk bergerak cepat dan serius, agar dampak buruk tidak semakin meluas dan masyarakat dapat segera bangkit dari keterpurukan.***
