Sabang|BidikIndonesia.com – Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah mengajak Komisi VI DPR RI untuk bisa memaksimalkan peran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk meningkatkan perekonomian di Aceh.
Wagub juga mengatkan, letak geografis Aceh yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional Samudra Hindia dan Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai pintu gerbang potensial bagi aktivitas ekonomi regional dan global.
Namun, menurutnya, posisi strategis tersebut belum memberikan manfaat optimal karena beberapa kendala regulasi, termasuk keterbatasan wewenang pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
“Kami berharap Komisi VI DPR RI dapat membantu Aceh dalam upaya memperkuat pengelolaan BPKS Sabang serta memaksimalkan potensi strategis lainnya,” jelas Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, saat menghadiri pertemuan dengan anggota Komisi VI DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Banda Aceh.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Landmark BSI Banda Aceh ini, juga membahas pengembangan ekonomi syariah, peningkatan ketahanan energi listrik, dan pengembangan Kawasan Sabang.
Pada pertemuan tersebut, Wagub memaparkan gambaran singkat kekuatan dan peluang investasi Aceh di sektor energi, industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan infrastruktur.
“Aceh memiliki posisi strategis di barat Indonesia, kaya akan sumber daya alam, serta didukung oleh fasilitas pelabuhan dan kawasan industri yang terus berkembang,” ujar Fadhlullah.
Wagub menegaskan, keunggulan geografis, kekayaan alam, dan kekuatan sektor perdagangan menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Ia pun mengajak para investor dan pelaku usaha untuk melihat potensi besar Aceh dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Turut hadir Ketua Tim Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (PKB), beserta anggota Ahmad Labib (Golkar), Unru Baso (Gerindra), Randi Zulmariadi (NasDem), Askweni (PKS), dan Faujia Helga (Demokrat). Hadir pula perwakilan mitra kerja, antara lain dari PT Danantara, Wakil Direktur Utama BSI, Kementerian BUMN, PT PLN, BPKS Sabang, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
