Kota Jantho|BidikIndonesia.com – Bupati Aceh Besar Muharram Idris atau Syech Muharram meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun anggaran secara realistis dan akurat, bukan asal tebak.
“Jangan hanya menebak-nebak. Usulan harus riil dan bisa dipertanggungjawabkan. Tahun ini kami menemukan beberapa kejanggalan, seperti di Puskesmas Seulimuem dan Indrapuri, sehingga anggaran tidak bisa digunakan,” ungkapnya saat membuka presentasi rencana kerja (Renja) OPD tahun 2026 di Meuligo Bupati Aceh Besar, Kota Jantho.
Ia juga mengingatkan OPD tidak mengusulkan pembangunan baru jika bangunan lama masih layak digunakan.
“Kalau bangunan masih bagus, jangan usulkan bangun baru. Itu akan jadi temuan. Gunakan anggaran secara tepat dan efisien,” pesan Muharram dikutip dari Laman Pemkab Aceh Besar.
Menurut dia, Renja itu sangat penting dilakukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah tahun depan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Banyak ketertinggalan dan kekurangan yang masih harus kita benahi di Aceh Besar. Karena itu, forum ini harus menghasilkan rancangan kerja yang membawa perubahan nyata untuk rakyat,” tegasnya.
Terkait aspirasi dan pokok pikiran (pokir) DPRK, Muharram menegaskan agar program yang diusulkan memberikan manfaat bagi rakyat.
“Reklame, baliho dan [iklan] media itu tidak boleh lagi sekadar ucapan selamat hari besar. Harus berubah total. Iklan seharusnya digunakan untuk mempromosikan potensi daerah, bukan hanya ucapan seremonial. Jangan anggaran rakyat dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat,” tegasnya lagi.
Muharram menambahkan, semua program rakyat tidak boleh diperjualbelikan. Ia meminta seluruh OPD membuat rincian belanja rutin, belanja dinas, dan program usulan secara rinci dan terukur, dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya setiap dinas untuk menjemput program-program ke provinsi maupun pusat, agar peluang pembangunan tidak terlewat.
Terkait hal tersebut, Muharram menyinggung hasil kunjungannya selama sepekan di Jakarta bersama Bupati Pidie dan Bupati Aceh Utara. Dalam pertemuan tersebut, mereka telah mengusulkan pembangunan 2.000 unit rumah layak huni kepada pemerintah pusat, dan bertemu dengan Wakil Menteri Fahri Hamzah untuk membahas sejumlah program strategis daerah.
Selain itu, Muharram juga bertemu Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, terkait pengembangan IPDN dan Sekolah Rakyat. Kepada Safrizal, Muharram ikut menyerahkan usulan pemekaran Kecamatan Seulimuem dengan pembentukan kecamatan baru, Seulawah Agam, yang meliputi wilayah Lamteuba dan Lampanah Leungah.
“Kami juga sudah duduk dengan pihak SDM Biotermal di Lamteuba. Kontrak mereka akan berakhir April 2026. Jika belum selesai melakukan eksploitasi, tentu mereka akan rugi. Ini harus kita kawal agar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muharram mengungkapkan Pemkab Aceh Besar juga telah bertemu dengan investor asal Tiongkok yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga bayu di Jantho. Selain itu, pihaknya juga telah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan Pusat terkait akses pembiayaan bagi UMKM, termasuk wacana pembentukan Tim Koordinasi Mikro Daerah.
Di akhir arahannya, Muharram menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata, parkir, rumah makan, dan perusahaan daerah.
“Tahun depan kita akan bentuk Tim Terpadu Peningkatan PAD Aceh Besar agar seluruh potensi daerah bisa dimaksimalkan untuk kemakmuran masyarakat.”[]
