Banda Aceh|BidikIndonesia.com – Sekjen KAHMI Aceh, Dr Safwan Nurdin SE MSi mendorong pemerintah Aceh bersertaSatuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untukmempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh(APBA). Hingga 14 Juli 2025, berdasarkandata P2K realisasi anggaran baru 33,79 persen atau 3,72triliun dari total pagu sebesar Rp11 triliun.
“Ini masih tergolong rendah dan berisiko meninggalkanSILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, Red),” kata Safwan.
Realisasi yang rendah, lanjut dia, akan memperlambatperputaran uang di daerah yang akan berdampakterhadap lesunya perekonomian masyarakat.
Terlebih, sebut Safwan, saat ini tingkat kemiskinan Aceh angka 718,96 ribu atau sebesar 12,64 persen. Belum lagitingkat pangangguran terbuka yang mencapai 146 ribuorang dari total 2,7 juta angkatan kerja.
“Para kepala SKPA semestinya mengevaluasi dan memonitor percepatan realisasi anggaran. Terlebihprogram yang berkaitan langsung dengan pelayanandasar, pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh, saran Safwan, diantaranya seperti melakukan monitoring mingguan terhadap realisasi fisik dan keuangan setiapSKPA, memberikan pendampingan teknis bagi SKPA yang mengalami hambatan pelaksanaan, mendorongpercepatan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog dan tender dini.
“Ini kan SILPA sering terjadi setiap tahunnya,” ujar dia, “Gubernur pelu memberikan reward and punishment.”
Berdasarkan data tahun sebelumnya, sebut Sfwan,SILPA cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun2021 tercatat sebesar Rp3,93 Triliun, pada tahun 2022 SILPA menurun menjadi 1,3 triliun, lalu meningkatKembali menjadi 4, 8 triliun tahun 2023. Bahkan tahun2024 meningkat lagi menjadi 5,3 triliun.
Hal ini, tambahnya, menunjukan bahwa pengelolaananggaran publik belum efektif dan efisien.
“SKPA perlu melakukan perbaikan kinerjanya, terutamayang realisasi anggaran 50 persen agar visi misipemerintah Aceh dibawah Gubernur Mualem dapattercapai,” tutur Safwan.
Menurut Doktor bidang Ekonomi Publik ini, anggaranbukan sekadar angka, tetapi menyangkut layanan dasarmasyarakat, pembangunan infrastruktur, hinggapenguatan ekonomi lokal.
“Pemerintah Aceh tidak boleh menunda-nundarealisasinya, sehingga tidak terkesan adanya politikanggaran transaksional,” pungkasnya.
